Keppres Pengangkatan Arman Depari, Pengamat: Deputi BNN harus dijabat perwira aktif

KBRN, Jakarta : RIDMA Foundation menilai Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional adalah posisi strategis yang membutuhkan integritas dan otoritas yang kuat.

Karenanya, Badan Narkotika Nasional dinilai (BNN) harus dipegang oleh pilot yang mengerti permasalahan narkoba atau punya latar belakang hal itu.

Ketua RIDMA Foundation, Budi Raharjo mengatakan, posisi Deputi Pemberantasan sangat strategis, karena di bidang inilah BNN membongkar mafia dalam negeri dan luar negeri.

Budi menilai, sang komandan Deputi Pemberantasan punya otoritas luar biasa. Dapat memanfaatkan 'alat sadap' untuk mendeteksi orang-orang yang dicurigai.

"Kami punya data, untuk orang-orang yang punya pengalaman khusus dalam pemberantasan narkotika, yang mendapat julukan dan pengalaman sebagai salah satu dari extra ordinary crime," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Oleh sebab itu, Budi mengaku heran mengapa dalam Keputusan Presiden (Keppres) 116/2020 yang dikeluarkan bulan Juli 2020 lalu, memuat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNN, Arman Depari akan dilantik kembali sebagai Deputi Pemberantasan.

Sedangkan dalam Telegram Kapolri dengan nomor ST/2557/IX/KEP./2020 menyebutkan bahwa Irjen Arman Depari dimutasi dari posisi Deputi Pemberantasan di BNN dan kembali ke Polri.

Budi menjelaskan, BNN merupakan institusi yang berada di bawah Presiden langsung. Sehingga jajaran yang berada di dalamnya merupakan penugasan dari institusi lain. Dengan demikian, tidak memungkinkan seorang pensiunan dapat kembali ditugaskan di BNN.

"BNN itu adalah institusi langsung di bawah presiden. Yang ditaruh di situ, tergantung institusi yang ngirim. Kalau polisi ya aturan pensiun polisi, karena institusi enggak bisa menugaskan seorang pensiunan," tegas Budi.

Selanjutnya : BNN

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00