Temukan 4 Kejanggalan, PSI Tolak Pencairan Dana Cadangan

KBRN, Jakarta : Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pencairan dana cadangan yang diusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pembahasan rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.

Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Viani Limardi menyadari kondisi perekonomian tahun 2020 memang berat,  namun perlu dipahami bahwa perekonomian tahun 2021 bisa lebih berat lagi, sehingga penggunaan dana cadangan harus dipastikan untuk kondisi yang benar-benar mendesak.

“Kami juga menemukan 4 kejanggalan dalam proses pelaksanaan anggaran tahun 2020, sehingga pencairan dana cadangan ini perlu dipertanyakan,” ujarnya, Selasa (15/9/2020).

Menurutnya, kejanggalan tersebut antara lain, terdapat banyak pos anggaran tidak mendesak yang belum dicoret. “Rencana Pengadaan Tanaman dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar kurang lebih Rp 115 M,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, dana pembelian Rescue truck dengan robot pemadam kebakaran dari Dinas Gulkarmat sebesar kurang lebih Rp 45 M.

“Pengadaan Komputer Mainframe/Server dari Badan Pendapatan Daerah sebesar kurang lebih Rp 128 M. Dan biaya kegiatan oleh event-event dari Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan SKPD lainnya sebesar kurang lebih Rp 370 M,” ungkapnya.

Viani menilai ketimbang membelanjakan dana cadangan, Pemprov DKI sebaiknya mengalihkan dana yang ada untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti penanganan Covid-19 di Jakarta.

“Jangan sampai mencairkan dana cadangan, tapi anggaran yang ada malah dipakai untuk belanja kegiatan yang tidak mendesak, apa iya lebih penting tanaman daripada orang kelaparan karena kehilangan pekerjaan?” tegas Viani.

“Pemprov DKI juga belum terlihat memiliki kemauan untuk menarik kembali uang pembayaran commitment fee Formula E sebesar Rp 360 M untuk acara tahun 2020 & Rp 200 M tahun 2021,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00