Tekan Sebaran Covid-19, Polri Gelar Operasi Yustisi Serentak

KBRN, Jakarta :  Pelaksanaan Operasi Yustisi serentak nasional diselenggarakan sejak Senin 14 September 2020. Dengan adanya operasi tersebut, diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan demi menekan persebaran virus Covid-19.  

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan kedisiplinan akan mempercepat pemulihan kesehatan dan selanjutnya kebangkitan ekonomi nasional. Hal itu ditegaskan dalam dialog yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan tema "Operasi Yustisi Dorong Pemulihan Kesehatan dan Percepatan Kebangkitan Ekonomi", Senin (14/9/2020).

"Kedisiplinan diterapkan secara bertahap dengan mengedepankan upaya persuasif simpatik hingga penegakan hukum. Mulai dari teguran mematuhi protokol kesehatan, hingga sanksi denda dan kerja sosial bahkan pencabutan izin tempat usaha. Sasaran operasi yustisi adalah daerah-daerah yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Sehingga kembali lagi ke wilayah masing-masing, bagaimana penerapannya," katanya.

Dalam penerapan sanksi Kepolisian bekerja bersama TNI, pemerintah daerah (Pemda), termasuk para stakeholder terkait, bahkan melibatkan komunitas-komunitas masyarakat. Untuk sanksi-sanksi, disesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2020 dan mengikuti peraturan daerahnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) bidang Ekonomi Kreatif Erik Hidayat berharap pemerintah tegas dalam penerapan operasi yustisi ini sehingga kesadaran masyarakat semakin terbangun secara masif, termasuk ke daerah-daerah dan lokasi usaha seperti pasar dan permukiman padat warga. 

Para pelaku usaha memiliki komitmen dalam mendukung upaya pemerintah mengutamakan pemulihan kesehatan, bahkan sudah menerapkan protokol kesehatan di lokasi usaha masing-masing seperti yang dianjurkan pemerintah.  

“Kami mengimbau kerjasama dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan di tempat-tempat usaha, sehingga sanksi penutupan atau denda bahkan penutupan tempat usaha tidak perlu terjadi. Makin cepat kita sehat makin cepat juga perekonomian bisa cepat bergerak kembali,” tegasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00