Pengamat : Musda Golkar Kota Bekasi Harus Kedepankan Moral dan Etika

Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto (Dok. Istimewa)
Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto (Dok. Istimewa)

KBRN, Bekasi : Partai Golkar sebagai partai kader dan terbuka sudah terbiasa dengan tingginya dinamika politik dalam menghadapi suksesi pimpinan. Apalagi, bila diikuti dengan kontestasi Pilkada dan Pemilu pada 2024. Wajar terjadi berbagai peristiwa dan intrik politik jelang suksesi kepemimpinan sebagaimana yang kini berlangsung di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Bekasi. 

Namun, semua pihak terutama elite partai di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) harus tetap mengedepankan etika dan moral, serta tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). 

Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto. Menurutnya, fenomena suksesi yang berlangsung di DPD Partai Golkar Kota Bekasi, mencerminkan rivalitas cukup sengit yang dilakukan para kandidat Ketua DPD. 

"Dinamika politik dalam tubuh Gokar Kota Bekasi tentunya, harus dicermati dan disikapi dengan  hati-hati oleh DPP Partai Golkar, dan tidak intervensi supaya jangan sampai salah memilih Ketua DPD Golkar Kota Bekasi,” katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (30/8/2020).  

Partai Golkar, lanjut dia memiliki kriteria dan standar jelas siapa yang berhak menjadi pimpinan partai di daerah (Kota Bekasi) tersebut. "Kriteria tersebut antara lain yang paling dijunjung tinggi yaitu etika dan moral," katanya. 

Dalam kaitan itu, penundaan Musda DPD Partai Gokar Kota Bekasi merupakan suatu kewajaran terkait diperlukannya waktu agar tidak terjadi salah pilih dalam menentukan pimpinan. Apalagi bila mengingat implikasinya terhadap eksistensi partai dalam konstelasi politik di daerah dan nasional. DPP Partai Golkar kata Bambang, sangat berperan menjaga etika dan moral.

“Karena itu, DPP Golkar sudah dipastikan tidak memaksakan diri ikut mendukung pencalonan (salah satu) kadernya, yang diduga memalsukan ijazah, dalam pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi yang sempat tertunda," tegasnya. 

“Pertimbangan tersebut, kata dia sudah seharusnya dilakukan dalam rangka menjaga marwah partai sebagai partai politik terbesar nomor dua di Indonesia,” ujarnya menambahkan, suksesi  ditubuh  partai Gokar Kota Bekasi dinilai strategis dalam percaturan politik di wilayah Jawa Barat dan secara nasional menjelang pemilihan Presiden pada 2024.  

Seperti diketahui, kata Bambang dalam suksesi tersebut muncul kandidat ketua DPD Golkar Kota Bekasi yaitu, Novel Saleh Hilabi, TB. Hendra Suherman, Ade Puspitasari dan H. Zainul Miftah, yang akan bertarung. Ternyata, hiruk pikuk percaturan politik di wilayah tersebut sebagaimana yang terjadi memperlihatkan kontestasinya cukup sengit. 

Pada  umumnya  ungkap Bambang, dalam perhelatan perebutan kekuasaan sering digunakan segala cara atau gaya Machiaveli. Misalnya fenomena yang muncul dalam percaturan tersebut isu sensitif yang dibuka publik seperti isu dinasti, penjualan gedung DPD Golkar dan bahkan upaya penundaan pelaksanaan Musda Golkar. "Karena itu, intrik politik dan saling lempar isu sensitif mewarnai pesta demokrasi dalam Musda Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat tersebut,” jelasnya. 

Bambang mengingatkan, salah satu sikap cermat dan hati-hati yaitu diantara salah satu kandidat  ada yang dinilai melanggar etika dan moral. Menurut dia, pelanggaran etika dan moral yang berat yaitu perbuatan memalsukan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)-nya dan bukti pemalsuan ijazah SLTA tersebut telah diklarifikasi dan dikonfirmasi  oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 1 Agustus 2018. Pada 2019  kandidat tersebut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tingkat pusat yakni DPR-RI. 

Jika fakta hukum hasil klarifikasi KPU tersebut dapat dibuktikan kebenarannya sudah barang tentu DPP Partai Golkar dan juga panitia Musda akan bertindak tegas untuk tidak melanjutkan pencalonan yang bersangkutan dalam mengikuti kontestasi pemilihan ketua DPD Golkar Kota Bekasi. "Mengingat, pemalsuan ijazah termasuk pelanggaran moral dan etika yang berat dan tidak bisa ditolerir,” pungkas Bambang. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00