DPRD DKI Nilai Pergub 142 Perlu Dikaji Ulang

KBRN, Jakarta : Peraturan Gubernur (Pergub) No. 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dinilai bertujuan baik.

Tetapi, ada beberapa hal yang belum sesuai dan kurang konsisten, serta masih belum banyak alternatif pengganti kantong plastik. Sehingga, perlu ada pengkajian ulang guna menyempurnakan Pergub tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, menyatakan dalam setiap kebijakan harus sensitif terhadap situasi ekonomi rakyat yang sangat tertekan di saat pandemi Covid-19.

"Pasar-pasar sangat tertekan. Butuh kantong yang ramah lingkungan, sekaligus dapat memfasilitasi kegiatan perekonomian dan bukan membebani," ujar Taufik kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Menurut Taufik, kantong belanja ramah lingkungan pengganti juga perlu fungsional. Diantaranya yang sesuai konteks Covid-19, misalnya bisa dicuci atau dipakai ulang. Tetapi ia berharap tetap bersih, karena jangan sampai menjadi medium transmisi penularan Covid-19.

“Kemudian terbuat dari bahan cukup kuat sehingga bisa tahan cukup lama, perlu anti air terutama yang dipakai di pasar-pasar basah, bisa pakai ulang sesuai filosofi pergub,” kata politisi Gerindra ini.

Taufik menyatakan bahan kantong belanja tersebut juga harus ramah lingkungan, seperti bahan-bahan dari daun-daun, anyaman, bambu, termasuk juga umbi-umbian. “Seperti singkong juga saya kira ramah lingkungan. Asal juga tahan cukup lama, bisa dipakai ulang dan juga mudah terurai,” ucapnya.

Pergub ini, kata Taufik, juga menjadi permulaan yang baik, agar rakyat terus bisa berubah dalam kebiasaannya. Demikian pula industri juga berubah memproduksi barang yang ramah lingkungan.

“Semuanya menuju ke arah yang lebih baik. Dan saya lihat nanti seiring dengan inovasi-inovasi baru, kita juga perlu mengakomodir di dalam Pergub ini, inovasi-inovasi baru tersebut ke depannya. Jadi pergub ini juga sifatnya bisa dinamis dan maju seiring kemajuan zaman," tutur Taufik.

Namun, lanjutnya, bila semuanya belum disiapkan alternatif penggantinya, maka sebuah kebijakan sebaiknya diterapkan secara bertahap, dan melalui Road Map yang jelas.

"Dengan demikian perlu alternatif juga untuk mengkaji ulang Pergub 142 tahun 2020, atau paling tidak sambil menunggu revisinya dilakukan moratorium terlebih dahulu, sehingga tidak menambah beban golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sebuah kebijakan haruslah bijak untuk seluruh warga DKI Jakarta," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00