Ombudsman Jakarta Raya Kritik Penerapan Ganjil Genap

KBRN, Jakarta : Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya (Ombudsman Jakarta Raya) mempertanyakan alasan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta yang memberlakukan ganjil genap pada tanggal 3 Agustus 2020.

“Pemberlakuan ganjil genap di tengah kenaikan angka Covid-19 yang terus naik di Jakarta merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan tidak memiliki perspektif yang utuh tentang kebencanaan,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho, Kamis (6/8/2020).

Menurutnya, penyelesaian kemacetan di Jakarta selama masa PSBB transisi I dan II harus berangkat dari akar masalahnya. Ombudsman Jakarta Raya menengarai tingginya angka pelaju dari wilayah penyangga Jakarta menyebabkan kemacetan di jam-jam sibuk dan penumpukan penumpang di transportasi publik khususnya Commuter Line.

“Hal itu disebabkan oleh ketidakpatuhan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD juga perusahaan swasta dalam membatasi jumlah pegawainya yang harus masuk bekerja,” katanya.

Ia menyatakan, masalah utama dalam kepadatan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya adalah tingginya jumlah pelaju yang berangkat dan pulang dari tempat kerja.

“Kami memperkirakan dengan total penggabungan angka pelaju pengguna Commuter Line, kendaraan pribadi roda empat dan roda dua, jumlah warga yang berangkat dan pulang dari tempat kerjanya di atas angka 75%,” kata Teguh.

“Jadi yang harus dibatasi adalah jumlah pelaju yang berangkat dan pulang kerja ke Jakarta. Itu hanya mungkin dilakukan jika Pemprov DKI secara tegas membatasi jumlah pegawai dari Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta yang bekerja di Jakarta,” ucapnya.

Ia menilai pemberlakuan ganjil genap tanpa didahului pengawasan dan penindakan terhadap instansi, lembaga dan perusahaan yang melanggar PSBB transisi, hanya akan mengalihkan para pelaju dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.

“Kebijakan Dishub DKI yang memberlakukan ganjil genap pada hari Senin, 3 Agustus 2020 lalu jelas mendorong munculnya cluster transmisi Covid-19 ke transportasi publik,” tuturnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00