Menteri Edhy Pilih Kedepankan Dialog Selesaikan Masalah Perikanan

KBRN, Jakarta: Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri, mengimbau kepada para pelaku usaha di sektor perikanan tidak ragu menyampaikan keluhan dan kendala yang terjadi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhi Prabowo. Hal ini dilakukan untuk segera membangkitkan, sektor yang menjadi menjadi salah satu sumber pendapatan perekonomian nasional.

"Kami membuka pintu dialog yang seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha. Pesan pak menteri, jika ada kebijakan yang memberatkan atau bahkan merugikan nelayan maka akan segera dilakukan revisi," kata Safri di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Dia menegaskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan mendukung penuh kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Caranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menghambat kemudahan berusaha.

"Pengurusan izin melaut, izin pembuatan kapal ikan, izin pengolahan ikan dan sebagainya sekarang sudah bisa didapatkan dengan mudah dan dengan waktu yang cepat," kata Safri.

Menurutnya, Menteri Edhy juga selalu membuka dialog yang selebar-lebarnya kepada para pelaku usaha agar mereka bisa menjalankan kegiatannya dengan baik, nyaman dan tenang tanpa ada ketakutan ancaman dan sebagainya..

"Jadi sekarang lebih mengedepankan dialog, bukan sedikit-sedikit memberikan hukuman sehingga bisa berdampak pada matinya perekonomian," katanya. 

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) Hendra  Sugandhi, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhi Prabowo, yang mau membuka ruang dialog dan konsultasi kepada pelaku sektor usaha perikanan. Hal ini diyakini bisa menjadi pemicu bangkitnya sektor perikanan, yang porak poranda sejak tahun 2014.

"Pelaku usaha berharap sangat tinggi dengan kebijakan Pak Edhy Prabowo. Saya yakin ada angin segar dari kebijakan yang dikeluarkan untuk membawa sektor perikanan sebagai tulang punggung pendapatan perekonomian nasional," kata Hendra.

Dikatakan Hendra, harapan yang tinggi pelaku usaha dapat direalisasikan dengan relaksasi peraturan agar jangan sampai kehilangan momentum, seperti adanya percepatan relaksasi peraturan-peraturan dalam situasi krisis seperti ini (Pandemi Covid-19). 

"Contoh yang paling mudah, Menteri Kelautan dan Perikanan harus segera menghapus surat edran (SE) Dirjen Perikanan Tangkap, dimana berisi pembatasan ukuran kapal 150 GT," kata dia.

Dia juga berharap, Menteri Edhi tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang menghambat investor/pelaku usaha yang sudah membangun kapal perikanannya jika kapal itu sudah jadi. 

"Berikan kemudahan perizinan kalau perlu amnesti jangan malah dihambat misalnya harus ada PPKB (Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan) Kep DJPT No 47/2020," ujarnya.

Menurutnya, saat pandemi seperti ini seharusnya pemerintah memberikan dorongan untuk melakukan investasi kepada pelaku usaha bukan malah memperketat perizinan.

"Yang penting, dengan relaksasi investasi dapat menciptakan lapangan kerja dan tingkatkan produksi dan ekspor perikanan nasional," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00