Perencanaan dan Penganggaran APBD Salah Satu Area Rawan Korupsi, KPK Sambangi DPRD Depok

Ketua Satgas Pencegahan Wilayah II.1 KPK Agus Priyanto di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (30/6). FOTO RRI: RIDO LINGGA

KBRN, Depok: Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi DPRD Kota Depok terkait Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. 

Juru Bicara Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ipi Maryati mengatakan ada 8 isu penting terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dibahas KPK bersama DPRD Depok dalam pertemuan ini. 

Diantaranya, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Manajemen Barang Milik Daerah (BMD), Optimalisasi Pajak Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

"Ini merupakan 8 titik rawan korupsi yang KPK petakan berdasarkan pengalaman KPK didalam menangani perkara korupsi. Rapat koordinasi KPK dengan DPRD Kota Depok hari ini terkait kepada upaya pencegahan korupsi yang KPK lakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik yang terangkum di dalam aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP)," ujar Maryati saat dikonfirmasi RRI, Kamis (30/6/2022). 

Kaitannya dengan DPRD Kota Depok, lanjut Maryati, rakor KPK hari ini khususnya pada area intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD. 

Sebenarnya, sambung Maryati, Rakor KPK dengan DPRD Kota Depok menjadi satu rangkaian perjalanan dinas KPK dengan Pemerintah Daerah terkait. Tetapi juga dengan instansi terkait lainnya sebagai pemangku kepentingan yang berhubungan dengan Pemda. 

"Siapa mereka, yaitu seperti DPRD, BPKP, BUMD dan lain sebagainya. Pekan lalu Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, telah melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Depok yang melibatkan sejumlah OPD terkait," tutup Maryati. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar