RS dan Tenaga Kesehatan Butuh Perlindungan Hukum

KBRN, Jakarta: Dalam menyongsong Hari Ulang Tahun yang ke-23, RS Premier Bintaro melangsungkan rangkaian Giant Webinar. Salah satu tema menarik yang diangkat adalah perlindungan hukum untuk rumah sakit dan tenaga kesehatan, khususnya pada masa pandemi.

CEO RS Premier Bintaro dr. Martha M.L. Siahaan, MARS, MHKes mengatakan, rumah sakit dan tenaga medis mempunyai peran krusial dalam menghadapi pandemi Covid-19.  Dengan demikian, hak atas perlindungan hukum bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan sangat penting diperhatikan, agar kejadian yang merugikan selama bertugas dapat dihindari.

Dengan adanya perlindungan yang baik lanjut dr Martha, rumah sakit dan tenaga kesehatan dapat bekerja maksimal tanpa adanya tekanan.

Sementata itu, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Kesehatan Sundoyo, menjabarkan bahwa perlindungan hukum bukanlah ketentuan yang menghilangkan adanya kemungkinan penuntutan hukum oleh orang lain, tetapi memberikan perlindungan bagi pelayanan kesehatan (Yankes) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, mereka juga memperoleh kewenangan sesuai kompetensi keprofesiannya, bekerja bebas sesuai profesi dan hak / kewajiban, tanpa paksaan dan ancaman dari pihak lain, serta memperoleh kesempatan untuk membela diri dan diproses secara adil apabila diduga melakukan pelanggaran profesi. 

Untuk diketahui, Ramsay Sime Darby Health Care telah memiliki Rumah Sakit di 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Hongkong. Di Indonesia Ramsay Sime Darby telah memiliki 3 Rumah Sakit yaitu RS Premier Bintaro, RS Premier Jatinegara, dan  RS Premier Surabaya. Rumah Sakit Premier telah terakreditasi dalam skala nasional oleh KARS dengan status paripurna, dan skala internasional JCI dan HICMR.

Filosofi “People Caring for People”, mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas berkelanjutan – tanggung jawab untuk memberikan layanan berstandar internasional, juga untuk mengembangkan sumber daya manusia secara konsisten.

Hadir dalam webinar tersebut:

1.    Bapak Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Kesehatan Republik  Indonesia). Topik : Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan.

2.    Prof. Budi Sampurna (Ketua Komite Etik dan Hukum RSUPN Cipto Mangunkusumo) Topik : Etika Klinis dan Etika Rumah Sakit di Masa Pandemi.

3.    Prof. Dr. dr. Herkunanto, Sp.F (K), S.H., LLM., FACLM (Guru Besar Kedokteran Forensik & Medikolegal Universitas Indonesia). Topik : Perlindungan Hukum Bagi Direktur dan Manajerial Rumah Sakit di Masa Pandemi.

4.    Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., S.H., M.Kep., M.H. (Ketua Umum DPP PPNI). Topik : Perlindungan Hukum Bagi Perawat di Masa Pandemi.

5.    Hj. Yani Purwasih, S.K.M., M.Kes (Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia). Topik : Perlindungan Hukum Bagi Bidan di Masa Pandemi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00