Pengusaha angkot di Depok menjerit, Supir: Kami lapar pak Wali Kota

Supir angkot 09 saat pasang spanduk di Kampung Sawah, Rabu (28/7).
Spanduk aspirasi pengusaha dan supir angkot di Depok.

KBRN, Depok: Ribuan pengusaha dan pengemudi angkutan kota atau angkot di Depok melayangkan protes kepada Pemerintah Kota Depok karena tak kunjung mendapatkan bantuan sejak PPKM Darurat dan PPKM level 4.

Aksi protes tersebut disampaikan melalui spanduk yang dipasang dibeberapa titik ditempat publik di Depok. Yaitu di Jalan Raya Margonda di Apotik dan Al Huda, di Simpangan Depok dan di Kampung Sawah.

Berikut tulisan dalam spanduk itu, "Pemerintah Tolòoong Perhatikan Kami!!!, Kami supir Angkot Kota Depok Lapaar. Jangan biarkan kami mati, anak istri pun ikut mati. Mana perhatianmu???? Dampak Covid-19 dan PPKM".

Sekjen Organda Kota Depok M Hasyim mengatakan, latar belakang pemasangan spanduk tersebut karena pengusaha angkot dan supir angkot lapar. Sejak PPKM Darurat disusul PPKM Level 4 pendapatan angkot hanya Rp15 ribu per hari dampak penyekatan-penyekatan yang ada selama PPKM.

"Mereka tadinya mau demo ke kantor Wali Kota Depok, saya larang karena ini sedang PPKM level 4, ngga boleh membuat kerumunan. Akhirnya para supir angkot inisiatif patungan membuat spanduk untuk menyampaikan aspirasi karena pendapatan mereka ngga menentu, ngga cukup untuk biaya hidup," kata M Hasyim kepada RRI, Kamis (29/7/2021).

Pengusaha angkot khususnya, kata Hasyim belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah sejak pandemi Covid-19 Maret 2020. Dari 6000 pengusaha angkot yang beroperasi di Depok 60 persenya telah berbadan hukum, dan belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah selama pandemi.

"Ini adalah salah satu bentuk aspirasi bagaimana pengusaha angkot ini ingin diperhatikan pemerintah pusat, provinsi dan daerah," kata dia.

Sebelumnya, pada Juli 2020 ribuan supir angkot mendapat bantuan langsung tunai (BLT) dari Polri sebesar Rp600 per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Tetapi setelah itu supir angkot sudah tidak pernah mendapatkan bantuan hingga saat 

Baca Juga: Supir Angkot Depok Apresiasi BLT Kapolri

"Benar tahun lalu supir angkot ada 12.000 an di Depok dapat BLT dari Polri Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan. Tapi ya cuman itu aja bantuannya yang diterima supir. Kalau sekarang mungkin ada supir angkot yang dapat bansos dari Pemkot Depok tapi itu hanya sebagian kecil, tidak merata," tambah Hasyim.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Depok Usman Haliyana mengatakan Pemkot Depok tidak ada program bantuan untuk pengusaha angkot. Pihaknya hanya melayani bansos bagi warga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Depok.

"Tapi kalo diantara mereka ada yang masuk DTKS Depok ya dapat bansos dari Depok. Namun kalau bansos khusus pengusaha angkot atau komunitas tidak bisa lagi mengusulkan," kata Usman.

Spanduk protes dari para supir angkot ini viral di media sosial. Saat ini kasus ini pun menjadi perbincangan hangat di masyarakat Depok.

Penerapan PPKM Darurat sangat berdampak pada penghasilan angkot. Satu hal yang tersisa, apakah yang akan dilakukan Wali Kota Depok Muhammad Idris menanggapi masalah ini. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00