FOKUS: #PEMBELAJARAN ERA PANDEMI

Setiap Kebijakan Pemerintah Tentu Memperhatikan Kemaslahatan Publik

KBRN, Jakarta  : Kemashlahatan ammah merupakan kepentingan publik yang menjadi tujuan dari kebijakan suatu negara dan juga syariat agama. Maka negara melalui pemerintah (umara’) sudah tentu bertanggungjawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas segala kebijakan yang dibuat demi tujuan kemashlahatan tersebut. Dosen Pascasarjana bidang Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam dari Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta, ustad Dr.Amir Mahmud, M.Ag, mengatakan bahwa sebetulnya tidak hanya pemerintah (umara’) saja yang bertanggungjawab terkait kemaslahatan ini, tetapi juga peran dari para ulama juga harus selalu memastikan berbagai aktifitas keagamaan dan kebangsaan sejalan dengan syariat demi mencapai kemashlahatan bersama. “Kebijakan pemerintah terkait persoalan keagamaan semisal pelaksanaan Haji tentunya juga harus mempertimbangkan kemashlahatan, bukan hanya sekedar aspek peribadatan semata, utamanya dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19, termasuk sebagai upaya untuk melindungi umat itu sendiri agar terhindar dari penyebaran virus Covid-19 tersebut,” ujar Amir Mahmud, Kamis (10/6/2021). “Pertimbangannya adalah memang adanya pandemi ini, meskipun ada isu jamaah haji yang hendak berangkat harus mengikuti vaksin yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi sebenarnya keputusan pemerintah sudah tepat,” ucap pria yang juga Direktur Amir Mahmud Center yang bergerak dalam bidang kajian Kontra Narasi dan Ideologi dari paham Radikal Terorisme ini Ustad Amir peraih Doktoral bidang Studi Islam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, menegaskan bahwa dengan dalih melindungi jiwa dari wabah global ini tentunya harus menjadi perhatian dan keputusan  pemerintah, meskipun hal ini banyak ditentang oleh banyak masyarkat. 

Oleh karena itu, Amir menyarankan agar dilakukan dialog melaui saluran yang sudah ada seperti lembaga pembinaan jama’ah haji dan lembaga kemasjidan, agar tidak ada tanggapan yang negatif. 

“Ya sejatinya tentu kita kuatkan pematangan dalam wawasan kebangsaan yang relijius, bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam menetapkan hukum atau kebijakan oleh pemerintah jika tidak maka akan murka. Ini bukan pelarangan yang dimana tanpa sebab syariat. Itu yang harus difahamkan kepada masyarkat saat ini,” tegas lulusan S2 bidang Sosiologi Agama dari Universitas Muhamadiyah Surakarta ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00