LKPP: Pelaku Usaha Kecil Bisa Ikut Tender Rp15 miliar di Perpres 12 Tahun 2021

KBRN, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, secara daring kepada para pemangku kepentingan pengadaan dimulai dari Sekretaris Jendral, Sekretaris Menteri, Sekretaris Utama, dan Sekretaris Daerah, pada Rabu (24/2) di Lantai10, Kantor LKPP. 

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan, sosialisasi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 merupakan momentum bagi LKPP untuk mensosialisasikan secara masif dan menyeluruh mengenai latar belakang serta poin-poin perubahan kebijakan dalam Perpres tersebut. 

Dalam aturan baru tersebut, kata Roni, pemerintah menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp15 miliar atau enam kali lipat dari nilai sebelumnya yang hanya Rp2,5 miliar. 

"Batasan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar," ujar Roni, kepada RRI, Sabtu (27/2/2021). 

Perubahan nilai paket untuk Usaha Kecil ini diharapkan dapat memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi para pelaku usaha, serta terciptanya persaingan usaha yang sehat. 

“Dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelaku usaha kecil dan koperasi, maka saya harap aturan ini dapat segera berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang sedang terdampak pandemi Covid-19," ujarnya. 

Selain itu, aturan pada Perpres 12 Tahun 2021 ini juga bentuk keberpihakan pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi, serta penggunaan produk dalam negeri. Dengan mengatur kewajiban bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) untuk mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa. 

"Pengadaan barang/jasa menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang di dalamnya menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, memudahkan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membuka usaha baru. Dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi PBJ yang menduduki peringkat kedua setelah suap," jelasnya. 

Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa, menambahkan dengan aturan perpres yang baru, UMK harus tumbuh dan mendapatkan kesempatan serta peluang sebesar-besarnya terutama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Selain itu, aturan ini bertujuan untuk pemenuhan SDM PBJ yang profesional sehingga mampu mencapai tugas dan fungsi yang diemban. Serta membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai pusat keunggulan "Center of Excellence” PBJ dengan tingkat kematangan level 3 (proaktif). 

Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 21, harapannya dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa meninggalkan tujuh prinsip dan etika pengadaan. 

“Dengan begitu banyak tantangan SDM dan Kelembagaan PBJ, itu akan semakin meningkat dan semakin baik, dimana sistem dan proses PBJ dikelola oleh orang-orang yang profesional.” kata Sarah. 

“Jangan takut melakukan inovasi, kalau bisa cepat kenapa harus lambat, tentunya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan menekankan hasil yang sepadan atau lebih dari value for money," timpal Roni. 

Untuk menindaklanjuti penerbitan Perpres 12 Tahun 2021 ini, LKPP akan merevisi dan menerbitkan sejumlah peraturan LKPP baru diantaranya peraturan LKPP tentang Perencanaan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, e-Marketplace, Tender Internasional, dan sejumlah peraturan lainnya. 

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00