Kasus Pelanggaran Pilkada Kepala BKPSDM Depok Bikin Bawaslu Depok Dilaporkan ke Bawaslu Pusat

KBRN, Depok: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melaporkan Bawaslu Kabupaten/Kota ke Bawaslu Pusat, lantaran tidak memenuhi surat permintaan kelengkapan dokumen pemeriksaan pelanggaran ASN di Pilkada serentak 2020. Salah satunya yang dilaporkan adalah Bawaslu Kota Depok. 

KASN sudah menyurati Bawaslu Kota Depok sejak akhir November 2020. Untuk melengkapi data tambahan berupa dokumen hasil kajian dugaan pelanggaran terkait tiga kasus pelanggaran ASN Depok di Pilkada serentak 2002, yang sebelumnya dilaporkan oleh Bawaslu Kota Depok ke KASN. 

"Namum sampai saat ini kami belum menerima hasil kajian tersebut dari Bawaslu Kota Depok," ujar Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku Pegawai ASN, dan Netraltias ASN, Nurhasni kepada RRI, Sabtu (23/1/2021). 

Sehingga, lanjut Nurhasni, pihaknya melaporkan hal ini kepada Bawaslu RI agar diambil tindakan sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bawaslu dan KASN. 

"Kami menunggu Bawaslu RI untuk mengagendakan pertemuan untuk membahas sekaligus evaluasi penanganan laporan pengaduan dari Bawaslu ke KASN sesuai PKS antara Bawaslu dan KASN," ucapnya. 

Sebagai informasi, ada tiga pengaduan terkait pelanggaran netralitas ASN dari Bawaslu Kota Depok yang masuk ke KASN, yaitu. 

1. Nomor agenda 2798, pelapor LSM Posko Akar Rumput dengan terlapor Kepala BKPSDM Kota Depok.

2. Nomor agenda 3270, pelapor Bawaslu Kota Depok dengan terlapor Kepala BKPSDM Kota Depok.

3. Nomor agenda 3193, pelapor DPCP PDIP Kota Depok dengan terlapor Kepala BKPSDM Kota Depok.

"Terkait laporan Kepala BKPSDM Kota Depok karena dokumen belum lengkap, maka kami akan bahas lebih lanjut dengan Bawaslu Pusat," ujar Nurhasni. 

"Selain Depok, kami juga akan bahas pelaporan berkas lainnya dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum lengkap," tambahnya. 

Lebih jauh, Nurhasni menjelaskan, data tambahan laporan atas Kepala BKPSDM Kota Depok yang belum lengkap antara lain hasil klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi dan kesimpulan Bawaslu Kota Depok. Namun data tersebut sampai saat ini tidak dapat diberikan Bawaslu Kota Depok ke KASN. 

"Kalau kasusnya sudah seperti ini, kami lanjutkan prosesnya ke Bawaslu Pusat (sesuai ketentuan PKS antara KASN dan Bawaslu). Kami sudah melakukan pertemuan sekaligus melaporkan kasus ini ke Bawaslu RI untuk proses lanjutannya yang mengacu kepada PKS dalam proses penaganan laporan pelanggaran yang diteruskan kepada KASN," tandasnya. 

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barlini, mengaku bahwa pihaknya sudah merespon surat KASN terkait data tambahan laporan pelanggaran Kepala BKPSDM Kota Depok. Namun demikina Luli tak bisa menyebutkan, kapan dirinya mengirimkan surat balasan tersebut. 

"Sudah, sudah lama (balas surat KASN)," kata Luli saat di konfirmasi RRI. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan, belum bisa dimintai keterangan mengenai bagaimana langkah Bawaslu RI dalam menyelesaikan kasus ini.

Apakah kasus ini akan diselesaikan oleh Bawaslu Pusat secara profesional, mengingat pilkada serentak 2020 sudah usai. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00