Ditjen HKI dan pakar hukum penyiaran: LPB berizin, siarkan siaran FTA bukan pelanggaran hukum

KBRN, jakarta : Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Kementrian Hukum dan Ham , yang diWakilkan , Agung Damar Sasongko, SH MH menyatakan bahwa 

" menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran LPB merupakan salah satu jenis lembaga penyiaran yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara"Hal tersebut disampaikan pada saat kegiatan Fokus Group Discusion ( FGD)  Aliansi Layanan Media Indonesia (Alami) di Jakarta, 9/10/2019.

Agung menjelaskan "Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari negara dan diizinkan untuk menyalurkan siaran tv-tv swasta free to air, maka perbuatan tersebut bukanlah pelanggaran hukum, sepanjang negara telah memberikan izin." Agung juga menyayangkan adanya pemberitaan yang telah memelintir pendapatnya.  ujarnya 

Sementara itu Dosen Senior Hukum Administrasi Negara yang juga  Pakar Hukum Penyiaran dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Dr.Adrian E Rompis, SH, MH  menyatakan bahwa " tv tv swasta yang bersiaran menggunakan frekuensi, pada saat program siarannya disiarkan di udara, itu yang dinamakan free to air, jadi saat ada di udara maka hak siarnya menjadi milik publik, karena frekuensi itu menurut hukum penyiaran adalah domain publik," ucapnya.Menurutnya,  LPB (satelit dan kabel) sebagai lembaga penyiaran pada saat menyalurkan siaran tv tv swasta free to air karena diminta dan dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 

Adrian menambahkan, " LPB pada saat menyiarkan siaran free to air tak perlu meminta izin dari tv tv swasta free to air dan tak perlu membuat perjanjian,' ucapnya.

Adrian juga mengatakan , LPB dibebankan hal ini untuk kepentingan masyarakat. Apakah siaran tv nasional sudah menjangkau ke seluruh pelosok negara kita?, kalau memang kita yakini sudah, LPB tak perlu dipaksa oleh Undang-Undang untuk menyiarkan konten siaran tv swasta free to air. " Masalahnya masih ada daerah yang belum bisa menerima siaran tv-tv swasta free to air. Di pacitan, contohnya, tv tv swasta tak bisa masuk siarannya, karena kontur daerahnya,  tambahnya.

FGD diselenggarakan untuk membahas rekomendasi KPI Pusat dan KPID se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada tanggal 1-2 April tahun 2019, di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa KPI pusat dan KPID se-Indonesia telah bersikap bahwa program siaran free to air gratis di Lembaga Penyiaran Berlangganan. Rekomendasi ini telah ditandatangani ketua KPI Pusat dan KPID di Indonesia.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00