Kemensos Buka Suara Terhadap Kasus ACT

Aksi Cepat Tanggap (ACT). FOTO: Ist

KBRN, Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) akan memanggil pimpinan Aksi Cepat Tanggap (ACT), yang akan dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal untuk mendengar keterangan dari apa yang telah diberitakan di media massa. Kemensos juga akan memastikan apakah ACT telah melakukan penyimpangan dari ketentuan, termasuk menelusuri apakah terjadi indikasi penggelapan oleh pengelola. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, Kementerian Sosial melalui Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai Permensos Nomor 8 tahun 2021 huruf b. 

“Jika ditemukan indikasi-indikasi tersebut, Kementerian Sosial memiliki kewenangan membekukan sementara izin pengumpulan uang dan barang (PUB) dari ACT sampai proses ini tuntas. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf b, Menteri Sosial berwenang mencabut dan/atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan,” ujar Harry Hikmat kepada RRI, Selasa (5/7/2022). 

Kementerian Sosial mempunyai kewenangan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan PUB sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021. Kementerian Sosial juga berwenang memberikan perizinan di dalam PUB. 

“Apabila terdapat permasalahan dalam PUB dan permohonan izin tidak memenuhi syarat yang ditetapkan seperti yang diberitakan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan ACT, Menteri Sosial RI memiliki kewenangan dalam pasal 19 Permensos Nomor 8 Tahun 2021, menolak permohonan izin PUB tersebut,” papar Harry Hikmat. 

Selanjutnya, dikatakan Harry, bila penyelenggaran PUB dapat memunculkan dampak negatif bagi masyarakat dan tidak memenuhi unsur penyelenggaraan PUB serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mensos dapat menunda, mencabut, dan atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan alasan untuk kepentingan umum, pelaksanaan PUB meresahkan masyarakat, terjadi penyimpangan dan pelanggaran pelaksanaan izin PUB, dan atau menimbulkan permasalahan di masyarakat. 

Lebih lanjut dikatakan Harry, penyelenggaraan PUB dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis, penangguhan izin, hingga pencabutan izin. Bahkan bisa ditindaklajuti dengan sanksi pidana, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kementerian Sosial, lanjut Harry, juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan diatur pada Pasal 22 ayat 2 Permensos 8 Tahun 2021. Pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan Satgas Penertiban. 

Seperti diketahui, filantropi itu diguncangkan dengan pemberitaan di media massa mengenai, dugaan penyelewengan dana organisasi oleh petinggi ACT dan deretan gaji petinggi yang fantastis membuat kondisi keuangan ACT berdarah-darah. 

Dampaknya, banyak kegiatan sosial tersendat penyalurannya kepada korban dan terkatung-katungnya proyek madrasah bantuan Rp135 miliar dari Boing Amerika hingga kini, yang berujung kepada pemotongan gaji staf ACT sebagai tambal sulam. 

Polemik ini terkuak, karena mantan pendiri ACT Ahyudin buka suara kepada media massa Tempo beberapa waktu lalu. Perihal kepergian Ahyudin ini diduga karena dilengserkan oleh sekelompok para petinggi lainnya di dalam organisasi itu. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar