DPRD DKI Selidiki Pejabat Terlibat Pembangunan Helipad Siluman

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi Saat Melakukan Sidak di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis (30/6/2022).

KBRN, Jakarta : DPRD DKI Jakarta segera menyelidiki oknum pejabat dan swasta di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta yang mengeruk keuntungan atas pembangunan helipad siluman di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. Pasalnya, keberadaan helipad itu tidak pernah ada dalam setiap laporan rapat kerja antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu dengan DPRD DKI Jakarta.

Demikian dikatakan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, kepada wartawan saat melakukan inspeksi mendadak di Pulau Panjang, Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Pulau Seribu Utara, Kamis (30/6/2022).

Menurut Prasetyo, pemanfaatan aset milik Pemprov DKI itu harus jelas dan tidak bisa dilakukan secara sembunyi. Apalagi pemanfaatannya tidak bisa memberikan kontribusi positif untuk Pemprov.

"Kalau disini sama-sama diperhatikan, oknum ini harus diubah. Boleh dia mau investasi disini, tapi ada aturan yang harus dipegang juga. Masak, tiba-tiba dia buat helipad siluman," ujarnya.

Dia menegaskan, jika dirinya tak melakukan sidak ke Pulau Panjang, mana mungkin mengetahui ada helipad disana. Dan ini tidak melaporkan secara transparan bahwa di dalam itu ada landasan. 

"Sekarang pertanyaannya, duit nya lari kemana? oknum nya siapa? nanti kita cari," katanya.

Politis PDI Perjuangan ini menjelaskan, maksud kedatangan di Kepulauan Seribu, selain untuk sidak dia juga ingin mengetahui kebutuhan yang diperlukan di kabupaten ini.

"Jadi sebelum tahun anggaran perubahan ini berjalan, supaya anggarannya Kepulauan Seribu apa sih yang diminta, biar kita semua tahu," ujarnya.

Untuk memperjelas keberadaan dan pemilik helipad siluman itu, dalam waktu dekat rencananya Prasetyo melalui Komisi A DPRD DKI Jakarta akan memanggil pihak swasta dan Bupati Kepulauan Seribu.

"Kita kaji dulu siapa oknum-oknum yang bermain di sini. Yang saya denger juga ada oknum bupati yang mendapatkan dua villa disini gara gara bangun kayak gini. Fungsi saya kan jalan sekarang sebagai fungsi pengawasan," ujarnya.

Dia menegaskan, tidak akan menghambat investasi di Kepulauan Seribu. Tetapi harus secara transparan dan sesuai aturan.

"Kalau dia (bupati) bisa memberikan argumentasi yang jelas, kita enggak ada masalah," katanya.

Menurutnya, Kepulauan Seribu adalah salah satu andalan Pemprov DKI saat gubernur dijabat Jokowi. Saat itu, rencananya Kepulauan Seribu mau dikembangkan sebagus-bagusnya, bahkan seperti Maldives yang keindahannya bisa dinikmati masyarakat dan wisatawan.

"Ini kan fasilitas yang sebetulnya kalau ini menjadi satu pendapatan asli daerah lumayan, boleh dia bangun bila boleh, tapi kan ini punya pajak. Kalau gratis-gratis saja, aduh. Terus membangun untuk wilayah di Kepulauan Seribu dan penyerapan tenaga kerja, sumber daya manusianya juga harus hidup disini," kata Prasetyo.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar