DPRD DKI Cium Aroma Suap Perizinan Holywings

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Nur Afni Sajim

KBRN, Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, rupanya mencium aroma tidak sedap terhadap pendirian usaha jaringan bar dan restoran Holywings di Ibu Kota. Bagaimana tidak, bertahun-tahun usaha itu beroperasi tetapi baru beberapa hari belakangan ini diketahui kalau banyak izin yang tidak dipenuhi oleh manajemen Holywings.

Hal itu terungkap alam rapat kerja Komisi B DPRD dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Dinas PPKUKM, dan manajemen Holywings, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat Nur Afni Sajim, menduga adanya suap dibalik pendirian Holywings. "Ini harus terverifikasi oleh Dinas Pariwisata dan Dinas UKM. Karena yang dikeluhkan Dinas UKM adalah semua diskotik di DKI Jakarta melalui verifikasi mereka. Tapi kok Holywings ini hebat sekali, usahanya tidak terverifikasi oleh Dinas UKM," katanya.

Dia menegaskan, soal dugaan suap menyuap antar Pemprov DKI dan Holywing akan dikembangkan dalam rapat selanjutnya. Rencananya, dalam rapat mendatang Komisi B juga akan memanggil seluruh wali kota, salah satunya untuk meminta penjelasan terkait izin wilayah kepada Holywings.

Dalam rapat tersebut terungkap, Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi. Sertifikat standar KBLI 56301 merupakan Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia yang harus dimiliki oleh operasional usaha bar.

Tidak hanya itu, Holywings Group juga melanggar beberapa ketentuan dari DPPK UMKM DKI Jakarta, terkait penjualan minuman beralkohol. Holywings hanya mengantongi Surat Keterangan Pengecer (SKP) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47221, penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk diminum di tempat.

Holywings juga tidak melengkapi sejumlah perizinan. Dalam rapat itu, Komisi B menyoroti kepemilikan izin mulai dari zonasi hingga parkir. 

"Mungkin nanti perkembang dalam rapat berikutnya kami akan mendalami dugaan suap. Kita akan panggil wali kota, karena Kepala Dinas PM-PTSP pak Benny menyampaikan terkait dengan zonasi dengan pak wali kota karena terkait dengan yang punya wilayah," kata Afni.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas (PM-PTSP) DKI Jakarta, Benni Agus Candra menegaskan ada 12 outlet Holywings Group yang dicabut izin usahanya. "Kami selaku Dinas PM-PTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata menjelaskan, ditemukan beberapa pelanggaran yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin. Hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), serta pemantauan lapangan, beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Jakarta, terbukti ditemukan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menuturkan seharusnya Holywings memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) golongan B dan C dengan PB- UMKU KBLI 56301.

“Dari 7 (tujuh) outlet memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221, bahkan ada 5 outlet lainnya tidak memiliki surat tersebut,” katanya.

Diberitakan sebelumnya,  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang ada di Jakarta pada Senin (27/6/2022). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga telah menutup 12 outlet Holywings yang tersebar di sejumlah daerah di Jakarta.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar