Penutupan Holywings, DPRD Peringatkan Pemprov DKI Tak Tebang Pilih Tegakan Aturan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono

KBRN, Jakarta :  Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memperingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tidak tebang pilih dalam menegakan aturan. Hal ini dilakukan agar iklim usaha di Ibu Kota ini tetap sehat, dan tidak ada kecemburuan sosial yang timbul dikalangan pelaku usaha.

Demikian dikatakan Gembong kepada rri.co.id, saat mengomentari pencabutan izin 12 outlet Holywings oleh Pemprov DKI Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Namun demikian, Gembong mengapresiasi langkah tegas yang diambil pemprov yang dengan cepat merespon sikap masyarakat khususnya umat Islam yang kecewa dengan promosi minuman keras (miras) yang melebeli nama Nabi Muhammad pada minuman itu.

Selain itu, Gembong juga mengkritisi masih lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di Jakarta. "Kalau pengawasannya ketat, dan penegakan aturan tidak tebang pilih, tidak mungkin ada pelaku usaha yang berani melanggar aturan," ujarnya.

Dia menegaskan, lemahnya pengawasan berdampak pada kerugian karyawan yang saat ini dialami oleh ribuan karyawan Holywings. Dengan pencabutan izin usah yang dilakukan Pemprov DKI, kini mereka semua menjadi pengangguran.

"Ini harus menjadi bahan pertimbangan pemprov untuk menjadi bahan evaluasi secara mendalam, agar kedepan proses pengawasan menjadi hal yang sangat penting, sangat vital untuk menjaga kondusifitas usaha di DKI Jakarta," katanya. 

Lebih jauh Gembong mengatakan, setelah dilakukan pencabutan izin, untuk tetap melanjutkan usahanya bukan tidak mungkin manajemen Holywings melakukan pengurusan izin usaha baru yang tentunya dengan mengubah nama (bukan Holywings). Hal itu bisa saja dimungkinkan, jika memang kelengkapan administrasi bisa diberikan perusahaan pendaftar.

"Pengurusan izin usaha saat ini bukan hanya harus melewati PTSP DKI Jakarta, tetapi pelaku usaha juga bisa mengurus izinnya melalui layanan Online Single Submission (OSS) dan cara ini legal, selagi persyaratannya bisa mereka penuhi," katanya.

Dengan demikian, anggota Komisi A DPRD DKI ini berpesan agar Pemprov DKI harus memperhatikan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Jadi ketika di lapangan diketahui bahwa izin yang diberikan dengan usaha yang berjalan tidak sesuai, maka konsekuensi logisnya pemprov harus memberikan sanksi tegas terhadap usahanya. 

"Jadi, ketika pemprov baru memberikan sanksi saat keselahannya pelaku usaha itu sudah viral, maka kemungkinan besar kebijakan yang diambil menjadi kaku, dan berdampak pada kerugian banyak orang. Ini bisa dilihat salah satunya pada kasus Holywings," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar