FOKUS: #VAKSIN COVID-19

Tetap Taat Hukum Di Era Pandemi Menjadikan Endemi

KBRN, Jakarta: Radio Republik indonesia Jakarta mengadakan virtual meeting mengenai dialog interaktif dengan tema "Tetap Taat Hukum Di Era Pandemi" pada 15 Oktober 2021. 

Dengan Narasumber Siti Nadia (juru bicara covid 19 kementrian kesehatan direktur P2PML), Asep N. Mulyana (kepala kejaksaan tinggi jawa barat) , Bambang Bactiar (wakil kepala kejaksaan tinggi DKI Jakarta) dan Reda Mantoyani (kepala kejaksaan tinggi Banten). 

Siti Nadia Tarmizi  menjelaskan vaksinasi di indonesia sudah menpai 103 juta dosis yang dimana kegiatan vaksinasi di indonesia setiap harinya sebanyak 2 juta dosis perhari. Selain itu, Indonesia merupakan negara no 5 penerima dosis terbanyak. Padahal seperti yang kita ketahui bahawa indonesia bukan salah satu negara penghasil vaksin. 

Untuk penyebaran vaksinasi, di Kota-Kota besar sudah banyak sekali masyarakat yang melakukan vaksinasi. Artinya, daerah dengan risiko penularan Covid-19 yang tinggi, akan mendapat lebih banyak vaksin Covid-19.

"Memang kita dilihat dari tersedian vaksin ya, di kita vaksin total baru ada sekitar 240 juta, artinya baru 60% dari total penduduk kita yang 426 juta. Jadi dari datangnya vaksin yang bertahap mau tidak mau kita harus merubah prioritas ya. Dari stategi pemerataan vaksin ini yang pertama adalah  distribusi vaksin ini untuk Kabupetan Kota dimana harus kita pertimbangkan misalnya Jawa dan Bali adalah penyebab kasus covid yang harus segera di vaksinasi. Tapi pada prinsipnya kita memberikan vaksin secara adil ya artinya semua 514 kabupaten kota walupun harus kita gali jumlah vaksin yang kita distribusikan itu belum bisa memenuhi proses vaksinasi dalam sekali gus" Tutur Siti Nadia Tarmizi.

Saat ini muncul fenomena mengenai masyarakat yang tidak menaati peraturan karantina. Bambang Bachtiar selaku Wakil Kejaksaan Tinggi Jakarta memberikan tanggapan dari fenomena tersebut. 

"Kalau dia lari dari karantina tentunya nanti akan dilihat  juga kegiatan dia sampai keluar dari karantima tuh apa, apakah dia melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran lain tentunya bisa ditindak kembali" jelas Bambang Bachtiar.

Selain dalam penyidakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran baik itu mengenai Protokol Kesehatan,  Peraturan Daerah maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dibutuhkan perfektif dengan melakukan edukasi-edukasi.

"Kalau memang yang bersangkutan ternyata masih ada misalkan belum sehat betul, batuk lalu keluar karantina tentunya bisa dilakukan penindakan di dalam penegakan hukum ini sesuai dengan peraturan daerah maupun ketentuan-ketentuan lainnya" jelas Bambang Bachtiar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00