PTM Juli 2021 Wajib di Tunda, Kematian Anak Akibat Covid-19 Tertinggi di Dunia

Foto: Ist

KBRN, Depok: Melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia pasca libur lebaran 2021, diduga akibat varian Delta mutasi India, membuat kasus penularan terjadi begitu cepat. Satgas Covid-19 mencatat kasus konfirmasi positif secara nasional bertambah 14.536 pada Senin (21/6).

Sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 2.004.445 kasus. 

Dari angka tersebut 12,5 persen yang terinfeksi Covid-19 adalah usia anak. 

Adapun angka kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia sudah tertinggi di dunia, yaitu 3-5 persen. Dimana dari 8 kasus yang positif Covid-19 di Indonesia, 1 adalah usia anak. 

Baca Juga: Kasus Covid-19 pada Balita Anak dan Remaja Meningkat di Depok

Melonjaknya kasus harus menjadi peringatan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera menghentikan ujicoba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di sejumlah daerah yang positivity rate nya di atas 5 persen. Penghentian harus segera dilakukan agar jumlah anak yang berpotensi terinfeksi Covid-19 dapat ditekan. 

“Imbasnya, jika kasus terus melonjak dan sulit dikendalikan, maka pemerintah daerah wajib menunda PTM tahun ajaran baru 2021/2022 yang dimulai pada 12 Juli 2021. Mengingat positivity rate di sejumlah daerah diatas 5 persen, bahkan ada yang mencapai 17 persen. Kondisi ini sangat tidak aman untuk buka sekolah tatap muka”, ujar Heru Purnomo, Sekjen FSGI, kepada RRI, Selasa (22/6/2021). 

Tetapi, lanjut Heru, untuk wilayah dengan positivity rate dibawah 5 persen, pemerintah daerah dapat membuka PTM, apabila sudah memiliki mekanisme kontrol yang langsung ke sekolah. 

Mansur, Wakil Sekjen FSGI membahkan "Data faktual tentang kesiapan sekolah harus tersedia dengan benar. Data lokasi/zona sekolah dan kondisi geografis lingkungan sekolah diperoleh, barulah pemerintah dapat memberikan ijin sekolah PTM terbatas dengan mekanisme ujicoba 25 persen, atau 50 persen, sambil dilakukan pemantauan langsung untuk dapat melanjutkan PTM". 

Banyak guru menolak vaksinasi

FSGI mendorong Pemerintah menuntaskan program vaksinasi bagi seluruh guru dan dosen. Karena sebagai kelompok prioritas vaksin, ternyata banyak pendidik yang  belum mendapatkan kesempatan di vaksin. 

"Ada yang karena belum ada kesempatan, namun ada juga kelompok guru yang tidak bisa divaksin karena alasan medis, misalnya sedang hamil, sedang menjalani pengobtan kanker, dan lain lain. Namun ada juga yang tidak mau atau menolak divaksin karena khawatir efek dari vaksin," ujar Heru lagi. 

Disamping itu, pihaknya juga mendorong Dinas Kesehatan daerah dengan Dinas Pendidikan untuk bekerjasama mensosialisasikan manfaat vaksin di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan, terutama untuk kelompok yang menolak di vaksin. 

Selain itu, FSGI juga mendorong Satgas Covid-19 daerah dapat bertindak tegas untuk menghentikan PTM, termasuk ujicoba PTM  di daerahnya ketika positivity rate diatas 5 Persen. 

"Namun, kebijakan PTM tidak perlu  diseragamkan. Misalnya, untuk daerah-daerah dengan positivity rate nya dibawah 5 persen, FSGI mendorong sekolah tatap muka bisa dibuka dengan pemberlakuan prokes yang ketat," kata Heru. 

FSGI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) harus mengutamakan hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2 dan hak pendidikan nomor 3. Kalau anaknya masih sehat dan hidup maka ketertinggalan materi pelajaran masih bisa diberikan nantinya ketika pandemi terkendali. 

"Selain peserta didik, pemerintah juga wajib melindungi pendidik dan tenaga kependidikan di masa pandemi," tandas Heru. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00