Tegas Tiadakan Pungut Iuran Bulanan Sekolah, Kepsek SMAN 3 Depok Diapresiasi Orangtua Siswa

Kepsek SMAN 3 Depok Nurlaely (kiri) dengan Kepsek SMAN 6 Depok Abdul Fatah (kanan) dalam acara serah-terima jabatan kepala sekolah di SMKN 3 Bogor

KBRN, Depok : Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Depok Nurlaely, melalui surat nomor 350/422-SMANTI/VIII/2020 memberitahukan kepada publik. Bahwa SMAN 3 Kota Depok, tidak lagi memungut iuran bulanan ke sekolah.

Sebab, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang juknis pemberian biaya operasional pendidikan daerah untuk SMA/SMK/SLB Negeri di wilayah Provinsi Jawa Barat, bahwa untuk tahun pelajaran 2020/2021 sekolah mendapatkan pembiayaan dari provinsi sebesar Rp145 ribu per siswa per bulan.

"Oleh karena itu tidak ada lagi iuran bulanan peserta didik, terhitung Juli 2020," kata Nurlaely, Jumat (7/8/2020).

Masih dalam surat itu, bagi orangtua yang sudah terlanjur membayar iuran bulanan ke sekolah. Akan dikembalikan sesuai dengan yang yang sudah dibayarkan.

"Bagi bapak/ibu yang akan mengambil uang pengembalian, dipersilahkan untuk datang ke sekolah melalui tata usaha (Pak Erwin)," katanya.

Hal ini mendapat apresiasi dari orangtua siswa. Salah satunya datang dari Kasno, warga Kalimulya, Cilodong, Kota Depok. 

"Kami memberikan apresiasi serta memberikan penghormatan yang setinggi tingginya kepada Kepala Sekolah SMAN 03 Kota Depok Nurlaely yang telah mentaati dan menjalankan keputusan gubernur tersebut," kata Kasno.

Kasno berharap, sikap Kepala Sekolah SMAN 03 Kota Depok itu diikuti oleh Kepala SMAN-SMKN yang lainya se Kota Depok. Agar tidak menimbulkan multi tapsir atau persepsi di masyarakat terkait keseriusan para kepala sekolah dalam menjalankan keputusan gubernur itu.

Sebelumnya, Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jabar Wilayah II Bogor-Depok Aang Karyana menggatakan mulai Juli 2020 sudah tidak boleh lagi ada pungutan dalam bentuk uang bulanan sekolah.

Karena mulai Juli 2020 biaya pendidikan ditanggung pemerintah melalui Biaya Operasional Pemerintah Daerah (BOPD). Atau disebut juga dengan istilah Dana BOS Pemerintah Daerah.

Per siswa bakal mendapatkan BOPD sebesar Rp145-150 ribu per siswa per bulan. Saat ini ada sebanyak 145 SMAN dan 150 SMKN yang sudah menerima BOPD, termasuk 14 SMAN dan 3 SMKN di Kota Depok.

"Jadi untuk BOPD bulan Juli ini udah turun, totalnya Rp1.8 juta per siswa per tahun," katanya.

Selain BOPD, siswa juga akan mendapatkan dana BOS sebesar Rp1.6 juta per tahun per siswa. Perbedaan BOS Pusat dengan BOPD adalah, BOS Pusat diberikan dalam setahun sekaligus, sedangkan BOPD diberikan setiap bulannya.

"Pokoknya intinya Depok-Bogor ngga boleh ada pungutan bulanan untuk SMAN, SMKN dan SLB. Kan sudah BOPD dan BOS Pusat. Tapi kalo orangtua mau menyumbang ke sekolah, ya silahkan," tuturnya. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00