Rusak Citra Depok Kota Layak Anak, HTA: Razia Masker Sebaiknya Pakai Hati Nurani

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo (tengah), Sekda Kota Depok Harsiono (kanan), Kepala BKD Kota Depok Nina Suzana

KBRN, Depok : Viral penyanderaan anak warga oleh Gugus Tugas karena tidak mampu membayar denda tidak pakai masker Rp50 ribu, masih menjadi buah bibir yang hangat di Kota Depok. Karena apa yang ditunjukkan petugas dari Satpol PP Kota Depok itu, jauh api dari panggang, terkait Depok Kota Layak Anak.

"Padahal melekat Depok sebagai Kota layak anak, tapi setelah kejadian kemarin, saya sampaikan bahwa Depok tidak layak disebut sebagai kota layak anak, sebagaimana yang selalu digaung-gaungkan," kata Hendrik kepada RRI, Kamis (30/7/2020).

Pria yang akrab disapa HTA ini, meminta kepada Pemerintah Kota Depok untuk mengevaluasi kembali kebijakan penerapan sanksi denda kepada warga yang tidak pakai masker. Khusunya terhadap mereka warga yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi.

Petugas dilapangan diharapkan lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dan sosialisasi dalam penindakan. Bukan semata-mata berlindung dibalik kebijakan atau aturan.

"Aparat ini harus pakai hati nurasi. Ngga bisa juga hanya berlindung dibalik aturan sehingga sisi kemanusiaannya diabaikan. Ini masyarakat lagi susah lho ekonominya, uang segitu buat mereka sangat berarti," katanya.

Kedepan, sambung HTA, operasi yang sama, cukup foto wajah, data alamat rumah dan kontaknya, jika warga yang bersangkutan tidak membawa kartu tanda identitas (KTP). Atau langsung diberikan sanksi sosial dilokasi, tanpa harus menambah beban mereka.

"Kalo ngga bawa KTP, ngga usah disuruh pulang ambil KTP dulu. Cukup foto orangnya, minta alamat dan nomor yang bisa dibuhungi lalu beri masker dan suruh pulang, apalagi kalau dia bawa anak kecil. Keesokan harinya bisa ditindaklanjuti terkait sanksi sosialnya," jelas HTA.

Sebab, menginterogasi orangtua dihadapan anak dibawah umur, bisa mengganggu psikologis anak tersebut. 

"Coba bu Kasat Pol PP posisinya dibalik kan sesama ibu dan wanita, gimana persaan dia ketika dia di interogasi di depan anaknya, sementara ada Satpol PP, Polisi, Dishub bahkan tentara disana. Bisa dibayangkan ngga horor yang dirasakan si anak?," ungkapnya.

Anggota DPRD lainnya Ikravani Hilman berpendapat sama dengan Hendrik. Justru menurut Ikravany peristiwa penyanderaan anak oleh gugus tugas karena orangtua tidak mampu membayar denda tidak pakai masker merupakan puncak gunung es ketidak becusan Pemerintah Kota menangani persoalan Covid-19 di Kota Depok.

"Dari awal memang kepemimoinan di Pemerintah Kota ngga pernah jelas dalam memberikan arahan tentang penanganan Covid-19 ini. Bagaimana harusnya menjalin komunikasi dengan warga dari berbagai aspek ya, nah ini salah satu puncak gunung es ketidak beresan pemerintah dalam menangani pernasalah Covid-19 di Kota Depok," ujar Ikravany.

Kata Ikravany, sejak Covid-19 Pemkot Depok tidak punya visi yang jelas tentang penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kota Depok. Dari mulai anggaran sampai programnya.

"Jadi yang terjadi tindakan sporadis ini sekarang penanganannya,karena ngga berkurang berkurang nih Covid-19 di Kota Depok. Harusnya tindakan-tindakan tegasnya dilakukan pada saat PSBB kemarin, bukan di new normal, udah basi!," ujarnya

Terkait masker, Ikravany malah mempertanyakan seberap maksimal upaya yang dilakukan oleh Pemkot Depok dalam menyalurkan masker kepada warga yang tidak mampu? Faktanya dilapangan, kebanyakan masker yang dibeli menggunakan dana Covid-19 malah untuk aparatur Pemkot Depok, bukan untuk rakyat.

"Kami sudah usulkan agar UMKM Depok diberdayakan untuk memproduksi massal masker kain, habis itu bagi deh untuk warga Depok," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda Ratnanurdianny membantah jika anggotanya dituding menyandera anak warga ketika orangtuanya tidak mampu membayar denda tidak pakai masker. 

Kata Lienda ketika gugus tugas melakukan razia masker penumpang angkot di Lampu Merah Siliwangi, Senin (27/7). Oangtua si anak tidak bawa cukup uang untuk membayar denda, namun karena setelah menghubungi keluarga tidak ada yang merespon, ia pun berinisiatif menitipkan putrinya kepada petugas dilokasi, sementara dia pulang untuk mengambil KTP.

Karena lanjut Lienda jika warga yang terjaring razia tidak mampu membayar denda. Petugas membutuhkan KTP yang bersangkutan untuk di data guna diberikan sanksi sosial dikemudian hari. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00