Penyataan Sikap Fraksi PKB-PSI Banjir Interupsi, PDIP dan Gerindra Walk Out dari Sidang Paripurna

Fraksi PDIP, Fraksi PKB-PSI dan Fraksi Gerindra Walk Out dari Sidang Paripurna
Pimpinan Sidang Paripurna, Ketua DPRD Kota Depok Yusuf Putra (tengah), Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna (kiri) dan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar Tajudin (kanan)

KBRN, Depok: Agenda sidang Paripurna DPRD Kota Depok virtual dan live streaming dihujani interupsi oleh puluhan anggota dewan yang hadir di ruang sidang paripurna maupun yang mengikuti melalui live streaming (zoom) di Gedung DPRD Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Senin (29/06/2020).

Sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok Yusuf Putra dan Wakil Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo dan Wakil Ketua DPRD Tajudin yang juga dihadiri oleh Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna itu mulai dihujani interupsi. Saat anggota Badan Pembentukan Paraturan Daerah (Bapemperda) membacakan Raperda ke 10 yaitu Raperda Penyelenggaraan Kota Religius kedalam Propemperda 2021.

"Interupsi ketua, terkait Raperda ke 10 yang belum tuntas dibicarakan, jadi mohon itu ditunda dulu biar malam ini selesai dibicarakan. Terima kasih ketua," ujar Anggota DPRD dari Fraksi PSI Oparis Simanjuntak di ruang sidang paripurna DPRD Kota Depok.

Oparis bermaksud, agar diberi kesempatan membacakan sikap Faksi PKB-PSI terkini atas Raperda tersebut, sebelum tuntas dibacakan di forum. Sebab Fraksi PKB-PSI mendapat mandat dari partai masing-masing agar membacakan sikap mereka yang baru di forum.

Bahwa pihaknya mengubah sikap yang tadinya mendukung dimasukkannya Raperda Penyelengaraan Kota Religius kedalam Propemperda 2021, menjadi tidak mendukung atau manarik sikapnya semula di Bamus Bapemperda, pada Minggu (28/06/2020) yang telah disepakati atas hasil voting 7 suara mendukung-6 suara tidak mendukung.

Diduga saat voting kedua, Ketua Fraksi PKB Tati Rachmawati menekan anggota Bapemperda dari Fraksi PKB-PSI Hamid. Sehingga terjadi pergeseran keputusan dari sebelumnya pada voting pertama menolak berubah mendukung pada voting kedua.

Namun interupsi politisi PSI itu, di anulir oleh Wakil Ketua DPRD Tajudin dan meminta agar yang bersangkutan memperkenankan anggota Bapemperda Ade Supriatna hingga tuntas membacakan ke 10 usulan PropemPerda 2021 itu. Lalu kemudian Oparis diberi kesempatan untuk membacakan sikap Fraksi PKB-PSI.

Oleh karena itu, anggota Bapemperda, Ade melanjutkan membaca 10 Raperda Propemperda 2021 hingga tuntas.

Kemudian Pimpinan DPRD mengijinkan Oparis untuk membacakan surat Fraksi PKB-PSI di sidang paripurna.

Dalam surat itu, Oparis mengatakan bahwa Fraksi PKB-PSI menolak atau menarik dukungan mereka yang semula mendukung dimasukkannya Raperda Penyelenggaraan Kota Religius, kini menolak atau menarik dukungan.

"Kami hanya membutuhkan rekapitulasi datanya agar dengan mundurnya Fraksi PKB-PSI Raperda ke 10 dinyatakan ditolak untuk dimasukkan kedalam Propemperda 2021. Karena dengan mundurnya dukungan Fraksi PKB-PSI, secara otomatis komposisinya menjadi terbalik yaitu 6 suara mendukung-7 suara tidak mendukung," ucap Oparis.

Sebagai informasi ada 13 anggota didalam Bapemperda yang terdiri dari 7 Fraksi. Yaitu Fraksi PKS (3) suara, Fraksi Gerindra (3) suara, Fraksi PDIP (3) suara, Fraksi PAN (1) suara, Fraksi Golkar (1) suara, Fraksi Demokrat-PPP (1) suara, Fraksi PKB-PSI (1) suara.

Pasca Oparis membacakan penarikan dukungan atas Raperda Penyelenggaraan Kota Religius. Secara estapet anggota DPRD dari seluruh parpol melakukan interupsi.

Berikut petikan interupsi di sidang paripurna DPRD terkait Propemperda 2021:

Ade Firmasyah (PKS): pimpinan interupsi, surat berkenaan dengan pernyataan sikap Fraksi PKB-PSI sudah terlambat. Karena 10 Raperda termasuk Raperda Penyelenggaraan Kota Religius sudah diputuskan di forum Bapemperda.

Oprasi (PSI): Pimpinan, surat tersebut belum terlambat, karena belum diputuskan di badan musyawarah (bamus). Belum ada kata terlambat, pimpinan.

Supriatni (Golkar): Interupsi pimpinan, mengenai masalah Raperda Kota Religius ini, itu sudah dua kali dilakukan voting. Voting pertama itu draw yaitu 6 mendukung-6 menolak, satu suara dari Gerindra tidak hadir.

Lalu dilakukan voting kedua dalam kurun waktu 1x24 jam sesuai Tatib. Voting kedua dimenangkan oleh kami bertujuh termasuk dari Fraksi PKB-PSI.

Apakah keputusan voting yang terakhir oleh Bapemperda, yang dipimpin oleh ketua Bapemperda langsung apakah itu tidak sah?

Oparis: Terkait Tatib pasal 123 kita mempermasalahkan hasil voting tersebut karena dilakukan diluar hari kerja yakni Minggu (28/06), jelas itu dilanggar oleh Tatib ya. 1x24 yang disebutkan Ibu Supriatni itu adalah hari Minggu bukan hari kerja, jadi mohon ini ditolak hasil voting kedua tersebut.

Ikravany (PDIP): Interupsi pimpinan, ada banyak yang belum tahu nih, bahwa dari 10 Raperda, ada 1 Raperda (Raperda Kota Religius) yang tidak disepakati secara musyawarah mufakat. Jadi tidak tercapai kesepakatan di Bapemperda tentang substansi nya.

Oleh karena itu dilakukan voting untuk memutuskan apakah usulan Raperda tersebut layak dimasukkan kedalam Propemperda 2021? Voting pertama dilakukan hari Sabtu (27/06) itu berakhir dengan 6 (mendukung)-6 (menolak), tidak ada keputusan. 

Sehingga kita ulang votingnya di hari Minggu (28/06) dengan hasil 6 menolak-7 mendukung.

Nah, yang ingin saya sampaikan disini di sidang paripurna yang terhormat ini bahwa rapat Bapemperda sudah selesai. Tapi Propemperda belum ditetapkan, sehingga belum ada kata final soal Propemperda nya.

Dalam hal ini, yang dilakukan Fraksi PKB-PSI bukan menggugurkan kesepakatan yang bersifat musyawarah mufakat, tidak sama sekali. Tapi PKB-PSI menarik atau menganulir keputusannya pada saat voting, itu adalah hak dari setiap fraksi.

Pada hari itu diajukan di Bamus, namun Bamus meminta agar itu diselesaikan di paripurna? Jadi alasan pimpinan bahwa itu sudah terlambat, itu tidak bertanggungjawab karena pimpinan sendiri yang meminta supaya ini diselesaikan di paripurna.

Artinya Fraksi PKB-PSI tidak menganulir kesepakatan apapun, kecuali sikap votingnya sendiri. Ini kan harus kita hargai, jangan sampai rapat paripurna ini mengangkangi hak Fraksi PKB-PSI. Kecuali ada aturan yang menyatakan bahwa paripurna tidak bisa mengubah keputusan yang sudah diambil di rapat-rapat dibawahnya. Bukankah paripurna keputusan tertinggi?.

Mahzab (PPP): Saling menghargai tentu menjadi hal yang membahagiakan. Ada pelajar menarik pada pembahasan Propemperda hari ini. Ketika kita bicara substansi Raperda yang isinya adalah materi pokok bahasan, ngga elok ada bahasa menerima dan menolak.

Sehingga bagaimana argumen nya. Argumen yang menolak apa dan argumen yang menerima apa?

Babai Suhaemi (PKB): Saya ingin menjelaskan bahwa ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh oleh kita, baik secara pribadi maupun kelembagaan atas nama Fraksi didalam mengajukan sebuah permasalahan maupun pandangan-pandangan. Ketika sebuah Fraksi didalam forum paripurna yang memang dibenarkan untuk membuat sebuah keputusan, maka sesungguhnya pendapat itu dapat diterima.

Ketika memang atas nama lembaga yaitu Fraksi PKB-PSI yang diwakili oleh bapak Oparis bahwa Fraksi PKB-PSI mengatakan Fraksi PKB-PSI mencabut sebuah persetujuan daripada proses pembahasan Raperda Kota Religius, maka dengan demikian secara hukumnya didalam proses pembahasan selanjutnya, tidak ada lagi keharusan bagi Fraksi PKB-PSI untuk melakukan pembahsan itu. 

Maka dengan demikian gugur juga semua apa yang sudah kami (Fraksi PKB-PSI) ambil dalam keputusan sebelumnya apakah itu melalui mekanisme Bamus atau perumusan Raperda. Untuk itu kepada ketua pimpinan, saya ingin katakan bahwa ketika didalam proses kemarin, anggota Fraksi PKB-PSI memberikan sebuah pandangan lain. 

Tapi kemudian setelah dilakukan sebuah pembahasan tersendiri di internal Fraksi memberikan sebuah pandangan lain dan itu disampaikan didalam mekanisme yang diatur didalam Tatib seperti didalaam paripurna ini. Maka sah keberadaannya apa yang diusulkan, apa yang dikatakan oleh Fraksi PKB-PSI.

Dan seterusnya hingga beberapa puluh anggota lainnya yang melakukan interupsi hampir membuat suasana sidang paripurna ricuh. Sampai pada titik deadlock.

Waktu sudah menunjukkan pukul 21:30 WIB.

Ikravany (PDIP): Sikap Fraksi PKB-PSI tidak mengubah sikap partai mana pun, hanya mengubah sikap Fraksi mereka sendiri terkait hasil voting Raperda Kota Religius. Sekarang pertanyaan saya kepada pimpinan sidang paripurna yang terhormat ini, apakah Fraksi PKB-PSI tidak punya hak untuk mengubah sikapnya sendiri, sebelum ini ditetapkan oleh paripurna? Saya minta itu tolong dijawab pimpinan.

Karena mau ditandatangi pun oleh 13 orang (Bapemperda) kalau belum ditetapkan oleh paripurna maka prosesnya belum selesai.

Hamzah (Gerindra): Pimpinan yang kami hormati ada hal-hal yang harus digaris bawahi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Bapemperda bapak Ikravany. Bahwa kami belum bisa menerima, bukan berarti kami menolak Raperda Kota Religius ini. Kami meminta substansi Raperda Kota Religius untuk diperbaiki dan diusulkan pada kesempatan yang pertama.

Jika kita lihat direkamn-rekaman itu bahwa Raparda ini sejak masuk ke Bamus ternyata ada persoalan-persoalan. Yaitu penarikan dukungan Fraksi PKB-PSI, maka persoalan ini di Bamus harus diselesiakan. Ternyata didalam Bamus tidak terselesaikan juga, maka masuklah kedalam paripurna.

Karena ini ada persoalan dan keberatannya Fraksi PKB-PSI baik itu dengan putusannya yang menarik kembali dukungan dan keberatannya berdasarkan Tatib pasal 123 terkait rapat kerja dan jam kerja, agar mempertimbangkan usulan-usulan dari Fraksi PKB-PSI.

Yusuf Putra (PKS): Dari hasil yang disampaikan oleh Bapemperda yang notabene yang pembahasan Propemperda, karena Propemperda itu dibahas oleh Bapemperda...

Ikravany (PDIP): Pimpinan, ucap Ikravany menginterupsi pembicaraan pimpinan sidang paripurna. Saya sudah tahu kemana arah pimpinan dan teman-teman semua, artinya rapat tidak mau bahkan mempertimbangkan mem-voting. Yang akan di voting adalah keputusan Fraksi PKB-PSI untuk menentukan pilihannya sendiri itu akan di voting oleh rapat ini. 

Maka menurut saya itu adalah pilihan brutal yang akan dibawakan oleh rapat paripurna ini. Oleh karena itu, silahkan lanjutkan rapat, mohon maaf kami Fraksi PDIP tidak akan melanjutkan rapat paripurna ini, terima kasih, disambut tepuk tangan oleh beberapak Fraksi lainnya.

Walk out Fraksi PDIP dari sidang paripurna diikuti oleh Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB-PSI.

Pimpinan sidang paripurna bersama Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat-PPP melanjutkan sidang paripurna dan menetapkan ke 10 usulan Raperda tersebut masuk kedalam Propemperda 2021. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00