Ustad Alex: Anggota Dewan yang Tolak Pansus Covid-19 Parno

Ketua PCNU Depok Ustad Alex

KBRN, Depok: Sejumlah Anggota DPRD Kota mengakui tidak mendapatkan detail kegiatan menyangkut anggaran Covid-19 dari Pemerintah Kota Depok. Pasalnya disetiap rapat video conference (Vicon) anggaran antara Badan Angggaran (Banggar) DPRD dengan Pemerintah Kota Depok, selalu dalam bentuk gelondongan.

Yang mencuat baru-baru ini adalah terkait anggaran operasional Covid-19 kecamatan dan kelurahan se Kota Depok, dengan jumlah yang fantastis, sebesar Rp7.9 miliar.

Menjadi pertanyaan DPRD adalah, untuk apa saja dana itu digunakan oleh kecamatan dan kelurahan?. Sehingga DPRD tidak bisa melakukan salah satu fungsinya yaitu fungsi pengawasan.

"Ngga ada detail kegiatannya di kasih ke kami. Apanya yang mau diawasi. Hanya Tuhan dan Pemkot Depok aja yang tahu anggaran itu buat apa saja," ujar Ketua Fraksi PDIP Ikravany Hilman kepada RRI, Selasa (02/06/2020).

Oleh karena itu, kata dia, perlu di bentuknya Pansus Covid-19, untuk memaksimalkan pengawasan. Pengawasan melalui alat kelengkapan dewan (AKD) melalui Komisi-komisi dinilai kurang maksimal karena Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Disease (Covid-19) Kota Depok terdiri dari lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

"Memang betul komisi-komisi bisa melakukan pengawasan, tetapi apakah maksimal? Biar se level dengan Gugus Tugas ya perlu Pansus Covid-19 untuk pengawasannya," katanya.

Informasi yang berhasil di himpin RRI hanya dua fraksi yaitu Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra dari tujuh fraksi di DPRD Kota Depok yang setuju pembentukan Pansus Covid-19. Sedangkan lima fraksi lainnya yaitu Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Faksi Demokrat-PPP dan Fraksi PKB-PSI, tidak setuju.

Rumornya, keengganan beberapa Fraksi di DPRD Kota Depok mendukung pembentukan Pansus Covid-19 ini dilema dengan Pilkada Depok Desember 2020.

"Ini kan masa Pilkada, lagian Hamzah (Ketua Komisi A) itu kan bagian dari Pemerintah karena Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna dari Gerindra, ko dia tentang sih," ujar salah satu Anggota DPRD yang enggan disebutkan namanya itu.

Melihat kurang solid nya wakil rakyat di Kota Kembang, membuat Ketua PCNU Kota Depok Ustad Ahmad Solechan angkat bicara. Menurutnya Pansus Covid-19 akan semakin mengefektifkan pengawasan dari DPRD.

Karena Pansus Covid-19 bisa melibatkan lintas sektor, lintas OPD.

"Dengan Pansus Covid-19 semua bisa terpadu dan lebih efektif. Tidak saling tunggu. Sehingga kinerja pengawasan DPRD bisa lebih optimal," tutur Ustad Ahmad.

Sehingga, menurut pria yang akrab disapa Ustad Alex ini agak jamak dan janggal terhadap anggota DPRD yang menolak Pansus?. Sebab melalui Pansus fungsi pengawasan dewan lebih optimal, efisien, efektif dan komprehensif.

"Bagi kita masyarakat sangat senang sekali terhadap gagasan Pansus Covid-19, karena akan memunculkan transparansi apa saja program-program pemerintah terkait dengan Covid-19, efektifitasnya sejauh mana, dananya untuk apa saja, dan seterusnya," ujarnya.

Ia pun mempertanyakan apa yang melandasi para anggota dewan untuk tidak setuju atau "Parno" dengan pembentukan Pansus Covid-19?

Sebagai informasi anggaran yang sudah digelontorkan untuk Tim Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Depok mencapai Rp194 miliar. Yaitu tahap pertama cair pada Maret 2020 sebesar Rp75 miliar dan tahap kedua cair pada Mei 2020 sebesar Rp119 miliar.

"Itu anggaran yang tidak kecil, dan itu kan diambil dari beberapa pos anggaran yang dipindahkan sesuai dengan kondisi dinas-dinas untuk dialkokasi kan di pos Covid-19 ini. Dan ini perlu keterpaduan, perlu singkronisasi, kalau nanti masing-masing (Komisi) kerja sendiri-sendiri ya bisa dipermainkanlah pelaporan, penggunaan dan seterusnya itu"

"Nah dengan Pansus Covid-19 minimal potensi-potensi itu jadi lebih kecil. Dan kami warga Kota Depok mendapat informasi yang baik bahwa wakil-wakil kami di DPRD itu memiliki kesadaran penuh dalam pengawasan anggaran. Karena anggaran itu bersumber dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat!," tandasnya. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00