Carut Marut Dana Operasional Covid-19 Kecamatan dan Kelurahan, DPRD Kota Depok Segera Bentuk Pansus Covid-19

KBRN, Depok: Dana Operasional Covid-19 Kecamatan dan Kelurahan se Kota Depok mendapat sorotan dari DPRD Kota Depok. Pasalnya, pengggelontoran dana operasional sebesar Rp7.9 miliar itu dianggap ilegal karena belum mendapat persetujuan dari Badan Anggaran DPRD Kota Depok.

Seperti diketahui untuk membantu percepatan penanganan Covid-19 di Kota Depok. Pemerintah Kota Depok menggelontorkan dana operasional Covid-19 kecamatan dan kelurahan sebesar Rp7.9 miliar.

Dana itu disalurkan terdiri dari masing-masing kelurahan (63 kelurahan) se Kota Depok Rp100 juta dan masing-masing kecamatan (11 kecamatan) se Kota Depok Rp150 juta.

Dana ini sudah dicairkan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Depok awal Mei 2020 lalu.

"Ini masalahnya, semua pengalokasian pergeseran anggaran itu ngga jelas, ngga pernah dibahas secara spesifik. Kalau rapat video conference Banggar dengan TAPD mereka cuman sebatas usulan aja. Ngga pernah dibahas secara spesifik dana operasional Covid-19 untuk kelurahan dan kecamatan itu," kata Wakil Ketua III DPRD Kota Depok Tajudin Tabri kepada RRI, Kamis (28/05/2020).

Karena lanjut, Tabari, saat TP4D mengajukan dana penanganan Covid-19 itu secara gelondongan. Implikasinya, melemahkan fungsi pengawasan Anggota Dewan, sehingga DPRD tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.

"Waktu mengusulkan itu, mereka (TP4D) ngga dipecah-pecah spesifik gitu. Gimana kita mau mengawasi, ngga pernah di sodorkan ke dewan secara spesifik saat rapat Banggar," kata Politisi Golkar ini.

Hasan Lurah Bedahan, Kecamatan Sawangan mengatakan dana operasional Rp100 juta itu telah habis dibagi-bagikan. Dirinya telah berkonsultasi dengan LPM dan RW se Kelurahan Bedahan sebelum penyaluran, guna transparansi.

"Udah tersalur, udah rapih itu. Besok kita mau laporan ke Kecamatan, lagi direkap SPJ dan laporannya. Saya membagikan sesuai pagu nya," ujar Hasan.

Ketika ditanya peruntukannya, Hasan menyebutkan ada 16 RW se Kelurahan Bedahan mendapat Rp1.2 juta per RW. Untuk RW dana itu sebagai honorarium persiapan adminstrasi di Kampung Siaga Covid-19, monitoring dan sosialisasi Covid-19.

Disamping itu sisa dana tersebut juga digunakan untuk honorarium menitoring staf kelurahan, pengadaan alat kesehatan, disinfektan, hand sanitizer.

"Ada barang-barang nya di kelurahan kalau nanti mau di lakukan pengecekan," ujarnya.

Berbeda dengan Lurah Bedahan, dana operasional RW di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, sebesar Rp300 ribu tiap tahapnya per RW. Dana itu merupakan honorarium RW dalam memonitoring penyaluran bansos kota.

"Kan bansos kota baru turun dua tahap. Jadi buat honor RW masing-masing nya baru cair Rp600 ribu. Nanti kalo ada tahapan bansos kota berikutnya ya saya bayar lagi RW sesuai pagu yaitu Rp300 ribu per tahapnya per RW," kata Lurah Grogol Danu.

Selain itu lanjut, Danu dana operasional Covid-19 kelurahan digunakan untuk membeli hand sanitizer, disinfektan, sarung tangan, masker, termogun, stiker identifikasi Bansos. Kemudian untuk honor monitoring PSBB, honor monitoring Bansos.

"Nanti kalau ngga terpakai semua dana nya ya, sisanya akan saya kembalikan," katanya.

Berbeda lagi dengan Lurah Depok, Kecamatan Pancoranmas Aulia. Di Kelurahan Depok, dirinya menyalurkan dana operasional Covid-19 Rp100 juta tersebut yaitu untuk dana operasionalisasi Kampung Siaga Covid-19 tingkat RW. Kemudian untuk membeli persediaan masker buat Covid-19.

"Garis besarnya dua item itu ditambah sarana prasarana Covid-19. Kita perencanaan (DPA) nya kan dapetnya dari kecamatan?," ujar Aulia.

Disinggung mengenai dana kampung siaga Covid-19 tingkat RW yang sudah cair sebelumnya, dimana masing-masing RW diberi stimulan sebesar Rp3 juta untuk membentuk Posko Kampung Siaga Covid-19 tingkat RW se Kota Depok? Aulia beralasan dana stimulan RW itu untuk pendirian posko-nya saja. Kemudian honor RW diberikan dari dana operasional Covid-19 kelurahan tersebut.

Ditanya terkait besaran honorarium RW, Aulia mengatakan sesuai DPA dari Kecamatan, honor RW disalurkan Rp1.2 juta untuk 2 bulan untuk masing-masing RW.

Pertanyaannya honor RW dari dana operasional Covid-19 kelurahan itu sebenarnya dibayarkan per tahapan sesuai dengan turunnya bansos kota atau dibayarkan flat 2 bulan sebesar Rp1.2 juta, sekaligus?

Wijaya Ketua RW05 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong mengaku bahkan belum menerima honorarium pengawasan bansos kota sama sekali dari Lurah Kali Baru. Padahal terpisah Camat Cilodong Supomo ketika dikonfirmasi RRI mengatakan sudah semua kelurahan se Kecamatan Cilodong menerima dana operasional Covid-19 Rp100 juta.

"Belum terima apa-apa dari Lurah. Saya baru terima dana stimulan dari Pemkot Depok sebesar Rp3 juta untuk Pembentukan posko kampung siaga Covid-19 tingkat RW itu saja. Temen-teman RW lainnya se Kelurahan Kalibaru juga belum ada itu, karena kami malah belum tahu kalau kami harusnya dapet?," tutur Wijaya.

Camat Cilodong Supomo membenarkan dana operasional Covid-19 kelurahan sudah turun untuk seluruh keluruhan. Meskipun sambung, Supomo, baru 50 persen anggaran tersebut yang terserap di masing-masing kelurahan.

"Sudah cair semua di kelurahan se Kecamatan Cilodong. Cuman memang merekan (kelurahan) belum terserap semua, rata-rata baru 50 persen penyerapannya," ujar Supomo.

Sementara itu, Lurah Kalibaru Zaenur Ahmad belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini.

Kisah Suta Ketua RW02 Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung, beda lagi. Dia diberi dana sebesar Rp400 ribu oleh Lurah Ratujaya tanpa alasan yang jelas. Sungkan bertanya asal muasal dana tersebut kepada Lurah dia pun menerima uang itu tanpa tahu dana tersebut bersumber darimana.

"Saya ngga tahu kalau ada item buat RW di dana operasional Covid-19 Kelurahan yang sebesar Rp100 juta itu. Cuman memang sebelum lebaran Lurah datang kerumah dan memberi saya Rp400 ribu. Katanya buat pegangang lebaran," tutur Suta.

Tentu, kisah-kisah berbeda akan ditemukan di RW-RW lainnya yang berpotensi terjadinya kebocoran uang negara.

Berangkat dari permasalah diatas Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Hamzah mengatakan pihaknya akan meminta transparansi kepada Wali Kota Depok Idris Abdul Somad melalui TAPD nya. Lantaran pihaknya pun mendapat laporan bahwasanya dana oprasional Covid-19 kelurahan (Rp100 juta) dan kecamatan (Rp150 juta) itu dipergunakan untuk honorarium atau pun uang lembur staf kecamatan dan kelurahan.

Besaran honor atau lembur staf kelurahan dan kecamatan Rp1 juta per orang dan honor RW Rp1,2 juta per RW. Salah satu contoh kasus di kecamatan dan kelurahan Bojongsari.

Padahal, kata Hamzah, anggaran dana operasional Covid-19 kelurahan Rp100 juta dan kecamatan Rp150 juta, itu tidak pernah dibahas di Badan Anggarang antara Pemerintah dan Banggar DPRD.

"Kalau anggaran tidak dibahas berartikan nomenklaturnya itu ilegal?. Saya kan di Banggar juga, dan saya tidak pernah mendengar ada anggaran Rp100 juta untuk kelurahan dan Rp150 juta untuk kecamatan yang dipergunakan untuk uang lembur dan honor, ngga ada!. Dan saya bisa pertanggungjawabkan itu," kata Hamzah.

Ironisnya lagi, dana operasional Covid-19 kelurahan itu tidak menyentuh ke ketua RT. Padahal petugas yang paling letih dilapangan melakukan pendataan hingga pendistribusian bansos ke KPM adalah RT.

"Dampaknya, contoh kasus di Kelurahan Bojongsari Baru, ada sebanyak 13 Ketua RT menyerahkan stempel ke saya karena tidak diperhatikan oleh Pemkot Depok," cerita Hamzah.

Dijelaskan Politisi Gerindra itu, bahwa rapat Vicon yang pernah dibahas di Banggar dengan TAPD salah satunya adalah honorarium tenaga medis. Anehnya, anggaran honorarium tenaga medis yang sudah dibahas sampai sekarang malah belum turun.

"Makanya banyak Bidan dan Perawat puskesmas yang lapor ke saya karena honorarium mereka untuk April-Mei 2020 belum juga turun. Mereka ini kan garda terdepan melawan Covid-19 ini?. Yang dibahas belum dicairkan, yang ngga dibahas diem-diem dicairkan. Kan lucu ini Pemerintah Kota Depok," jelasnya?.

Karena carut-marut dan ketidak transparanan ini, Fraksi Gerindra dan Fraksi PDIP mengajukan secara resmi untuk diadakannya Pansus Covid-19. Agar fungsi pengawasan DPRD berjalan semestinya.

"Kita pengen lembaga pengawasan ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Anggaran yang begitu besar kita setujui dan kita sepakati ternyata hasilnya kan tidak sesuai dilapangan," ujar Hamzah.

Anggaran Covid-19 tahap pertama disetujui dan cair pada Maret 2020 sebesar Rp75 miliar. Dan anggaran Covid-19 tahap kedua cair pada Mei 2020 sebesar Rp119 miliar.

"Dua-duanya usulan Pemkot ke Banggar DPRD itu kita setujui dan sampai hari ini penggunaannya tidak pernah transparan dan terbuka untuk apa saja. Makanya perlu ada Pansus Covid-19," ungkapnya.

Hal senada disampaikan, Ketua Fraksi PDIP Ikravany Hilman. Pihaknya sudah sering meminta rincian alokasi anggaran dana operasional Covid-19 kelurahan dan kecamatan tersebut ke Pemerintah Kota Depok. 

Namun di tiap kesempatan Pemkot Depok selalu menghindar.

"Kami belum dikasih rinciannya sampe sekarang. Bukannya ngga diminta, diminta, ya cuman gitu, jawabannya parsial-parsial," keluh Ikravany.

Acap kali rapat Banggar dengan TAPD melalui vicon, Banggar buta karena tidak dikasih bahan sebelumnya. Dia pun menyayangkan sikap kurang tegas Ketua DPRD Kota Depok menyikapi hal ini.

Sehingga dewan tidak ada kesempatan mengkaji usulan-usulan anggaran Covid-19 Pemkot Depok tersebut.

"Jangan bersembunyi dibalik extra-ordinary lah. Kasih ke kami bahan malamnya sebelum rapat besoknya jadi kami ngga buta-buta amat. Udah gitu usualan TPAD itu selalu gelondongan, kita ngga tahu untuk apa saja itu didalam anggaran itu. Harusnya sih pimpinan tegas itu, ngga ada bahan ngga usah rapat," ujar Ikravany.

Makanya, sambung Ikravany perlu diadakan Pansus Covid-19, supaya terang benderang untuk apa saja anggaran yang sudah cair Rp75 miliar tahap pertama dan Rp119 miliar tahap kedua itu?.

Anggota DPRD Kota Depok lainnya, Qonita Lutfiyah juga mendukung diadakannya Pansus Covid-19 kaitannya untuk mengklarifikasi apa saja yang sudah dilaksanakan Pemkot Depok dengan anggaran Covid-19 yang telah disetujui oleh DPRD.

"Tujuan Pansus Covid-19 itu kan bukan untuk men-judge atau menghakimi. Tapi semata-mata untuk mengklarifikasi, jadi sah-sah saja," ujar Politisi PPP itu.

Seperti diketahui apabila dalam Pansus tersebut nanti ditemukan kejanggalan, DPRD bisa mendorong pembentukan Pansus Hak Interplasi (hak bertanya) hingga Pansus Hak Angket (melakukan penyelidikan).

Hak angket tertuang pada Undang-undang Dasar 1945. Sehingga anggota DPR/DPRD sejak pertama kali dibentuk di zaman kemerdekaan sudah boleh mengajukannya. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00