Terkait Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Tigaraksa II, PLN Ajak Bicara Pemilik Lahan

Petugas PLN saat mempresentasikan rencana pembangunan proyek transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Tigaraksa II - Tigaraksa pada Jumat (05/08). Acara diskusi publik berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Tigaraksa. FOTO: HUMAS (PLN)

KBRN, Jakarta: PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (PLN UIP JBB) menggelar konsultasi publik terkait pembangunan proyek transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Tigaraksa II - Tigaraksa pada Jumat (05/08). 

Acara yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tigaraksa itu, bertujuan untuk mendapat kesepakatan dari pemilik lahan yang dibebaskan guna pembangunan SUTT 150 kV Tigaraksa II - Tigaraksa. 

“Dengan adanya konsultasi publik ini, kami berharap masyarakat bisa menyetujui dan memahami manfaat positif atas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang merupakan proyek strategis nasional (PEN) ini," ujar General Manager PLN UIP JBB, Octavianus Padudung dalam keterangan diterima RRI, Rabu (10/8/2022). 

Kegiatan konsultasi publik sendiri merupakan salah satu rangkaian kegiatan pengadaan tanah yang menggunakan mekanisme penetapan lokasi sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

“Konsultasi publik ini merupakan tindak lanjut kegiatan sosialisasi dan pendataan awal yang dilaksanakan pada Bulan Juli lalu.” 

“Proses pengadaan tanah ini kami laksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk mekanisme penetapan lokasi pembangunan akan diajukan kepada Bupati Tangerang setelah tahapan konsultasi publik selesai," tambahnya. 

Kegiatan Konsultasi Publik dihadiri oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah diantaranya Kepala Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dinas Perkim Kabupaten Tangerang Dadan Darmawan, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang M Didi Ali Subandi, para pemilik tanah, tim PLN UIP JBB, dan didampingi oleh Koordinator Kejaksaan Tinggi Banten Mochamad Novel. 

Dadan Darmawan mengungkapkan pentingnya kegiatan konsultasi publik ini sebagai bagian dari tahapan proses pengadaan tanah. 

“Konsultasi Publik ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 terkait proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Untuk itu kami turut mengundang para pemilik lahan dan juga pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk hadir dalam kegiatan ini,” ungkap Dadan. 

Sementara itu, Mochamad Novel beranggapan, antusiasme para pihak yang terlibat dalam diskusi publik ni merupakan bentuk dukungan berbagai pihak yang mendambakan adanya infrastuktur ketenagalistrikan yang memadai dan dapat diandalkan. 

”Dalam kegiatan ini seluruh elemen yang berkepentingan diharapkan berpartisipasi dan mendukung rencana pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan ini sehingga kita bisa mendapatkan input dan feedback atas rencana pembangunan proyek ini,” kata Novel. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar