Cegah Pungli, BPN gandengan Kejaksaan Edukasi Petugas PTSL

Kasubsi pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok Alfa Dera (Kanan), Faisal (tengah) dan Lurah Cilangkap (kiri) di Aula Kantor Kelurahan CIlangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Rabu (26/1). FOTO RRI: RIDO LINGGA
BPN Depok gandeng Kejaksaan Negeri Kota Depok adakan penyuluhan hukum PTSL di Kasubsi pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok Alfa Dera (Kanan), Faisal (tengah) dan Lurah Cilangkap (kiri) di Aula Kantor Kelurahan CIlangkap Kota Depok, Rabu (26/1). FOTO RRI: RIDO LINGGA

KBRN, Depok: Maraknya kasus pungutan liar (pungli) pada Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo, pada pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan BPN Kota Depok.

Hal ini membuat Kejaksaan Negeri Kota Depok, terjun langsung memberikan edukasi hukum, dalam kegiatan penyuluhan PTSL 2022, di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Rabu (26/1/2022).

Adapun sasaran edukasi hukum tersebut yaitu para penyelenggaran PTSL tingkat kelurahan mulai dari RT, RW, LPM, Lurah dan jajarannya.

"Kita sebagai salah satu nara sumber dari Kejaksaan, pada penyuluhan PTLS 2022 merupakan bagian dari sinergi pemberantasan mafia tanah dengan BPN Depok. Melalui kegiatan penyuluhan hukum PTSL ini kita melakukan upaya-upaya pencegahan akan potensi-potensi permasalah pertanahan," kata Kasubsi pada Seksi Intelijen Kejari Depok, Alfa Dera, kepada RRI dilokasi.

Alfa Dera mengharapkan, dengan penyuluhan hukum ini, pada prosesnya para penyelenggara PTSL tidak tersangkut pelanggaran hukum. Dan tidak terjadi terkait dengan potensi-potensi perbuatan yang merugikan keuangan negara.

"Jadi yang di stressing hari ini kita melakukan edukasi upaya pencegahan, jangan sampai terjadi para RT, RW memberikan dokumen-dokumen yang tidak sesuai ketentuan dalam penerbitan PTSL yang di proses oleh BPN Depok. Dan hindari pungli kepada masyarakat, saat pengurusan PTSL," ucapnya.

Selain itu, Kejaksaan juga menyampaikan terkait modus modus operandi mafia tanah.

"Kejaksaan saat ini mempunyai Satgas mafia tanah yang akan melakukan pencegahan dan penindakan terkait dengan kasus kasus tanah di Kota Depok. Masyarakat bisa datang ke Balai Kota Depok untuk berkonsultasi mengenai pertanahan," ujar Alfa Dera.

Lurah Cilangkap Wanti Wanti!

Masih dilokasi yang sama, Lurah Cilangkap Teguh Santoso menyebutkan untuk Kelurahan Cilangkap ada sebanyak 1.300 bidang PTSL dari BPN Depok tahun 2022. Penyuluhan hukum dari Kejari Depok bertujuan untuk membekali petugas PTSL RT dan RW agar melaksanakan pelayanan PTSL kepada masyarakat dengan cepat dan sebaik mungkin.

"Jadi 1.300 bidang PTSL 2022 ini tersebar di 18 RW se Cilangkap. Kemudian (RT, RW) pungutlah biaya PTSL dari masyarakat sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan di SKB 3 Menteri untuk wilayah Jawa-Bali yaitu sebesar Rp150 ribu per bidang," ungkap Teguh.

Apabila nanti pada prakteknya petugas PTSL RT, RW memungut biaya PTSL diluar Rp150 ribu, maka akan menjadi tanggungjawab pribadi oknum tersebut.

"Ketika ada petugas yang memungut biaya PTSL diluar Rp150 dari masyarakat per bidangnya, maka menjadi tanggungjawab pribadi mereka masing-masing, karena jelas itu merupakan pelanggaran hukum," tegas Teguh.

Kemana sajakah aliran dana pungli PTSL Depok?

"Pada kenyataannya kan banyak didapatkan lebih dari itu jadi masalah dengan warga. Niat awalnya menolong warga tapi warga agak keberatan diakhirnya," beber Teguh. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar