Dinas Sosial Kota Depok usul 48.016 DTKS dihapus

Kepala Dinas Sosial Kota Depok Usman Haliyana. FOTO: Ist

KBRN, Depok: Dinas Sosial Kota Depok telah menyelesaikan rekapitulasi perbaikan data penerima bantuan sosial Kota Depok. Sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Kota Depok berdasarkan data di Kementerian Sosial (Kemensos) ada sebanyak 152.775.

Dimana, hanya 46.374 DTKS padan dengan data Disdukcapil Depok, sedangkan sebanyak 106.401 DTKS belum padan dengan data Disdukcapil.

"Iya kami (Dinsos) dapat tugas dari Kemensos untuk melakukan percepatan perbaikan data pada DTKS. Di Kemensos itu dari 152.775 DTKS hanya 46.374 DTKS padan dukcapil sedangkan 106.401 DTKS belum padan dukcapil. Alhamdulilah se Jawa Barat Kota Depok yang tercepat selesai melakukan perbaikan data DTKS ini," kata Kepala Dinsos Kota Depok Usman Haliyana kepada RRI, Rabu (4/8/2021).

Adapun data yang harus diperbaiki yaitu data untuk diusulkan dihapus jika datanya, tidak ditemukan, pindah, data ganda, invalid dan meninggal. Selain itu, Dinsos juga diminta mengidentifikasi DTKS yang tidak memiliki e-KTP atau tidak ada NIK.

"Kita diminta melakukan perbaikan atau verifikasi data DTKS yang belum padan dengan Disdukcapil," katanya.

Adapun hasil verifikasi dari 152.775 DTKS oleh Dinsos Depok, didapatkan bahwa 92.991 DTKS sudah Padan dengan Disdukcapil, 10.740 DTKS belum Padan Disdukcapil, 563 DTKS meninggal dunia, 48.016 DTKS diusulkan dihapus, 465 DTKS tidak mempunyai e-KTP.

"Jadi itu semua hasil perbaikan data DTKS yang kita lakukan dalam satu bulan kemarin sudah 100 persen. Dari 152.775 DTKS Kemensos di Depok, hanya 92.991 DTKS yang Padan dengan Disdukcapil," kata Usman.

"Data hasil verifikasi DTKS ini sudah kami laporkan kembali ke Kemensos pada 31 Juli 2021 pukul 23:59 WIB," ungkap Usman.

Usman menambahkan pihaknya dalam 1 bulan itu dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), fasilitator, pendamping, PKH dan Katar. Mereka berkolaborasi untuk mengerjakan perbaikan NIK warga penerima bansos di wilayah masing-masing.

"Pada waktu lalu kami sudah memberikan pelatihan kepada setiap kecamatan terkait teknik pengisian perbaikan data tersebut. Termasuk, menghimbau kecamatan dan kelurahan untuk memberikan dukungan dan pengawasan terhadap hasil perbaikan NIK di wilayahnya," tutup Usman. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00