Penetapan DPO Sjamsul Nursalim Merusak Kepercayaan Penegakan Hukum di Dunia Usaha dan Internasional

Ia juga menyatakan bahwa KPK sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk menjadikan SN dan IN sebagai tersangka, sehingga SN tidak dapat dimasukkan dalam DPO.

“Bila KPK tetap memasukkan SN dan IN dalam DPO, KPK dalam hal ini tidak mengindahkan dan bahkan tidak menghormati putusan MA,” kata Otto.

Ia menilai, dalam kondisi krisis saat ini, khususnya bagi kalangan dunia usaha, sangat membutuhkan adanya kepastian hukum.

“Di mana kepastian hukum bagi SN dan IN bila mereka tetap dijadikan sebagai tersangka, sedangkan dasar hukum penetapan dirinya sebagai tersangka sudah gugur dengan dibebaskannya SAT oleh MA?,” ucap Otto.

“Ketiadaan kepastian hukum seperti ini sangat merusak kepercayaan nasional maupun internasional terhadap penegakan  hukum di Indonesia,” papar Otto.

Dia mengungkapkan bahwa Putusan MA yang membebaskan SAT juga mempertimbangkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2017 (LHP BPK 2017) yang bertentangan dengan hasil audit BPK tahun 2002 dan 2006.

“LHP BPK 2017 menilai adanya kerugian negara, namun menurut MA, LHP BPK 2017 tersebut tidak sesuai dengan standar pemeriksaan audit yang diatur dalam Peraturan BPK No. 1 tahun 2017, karena tidak diuji dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2002 dan 2006,” jelasnya.

“Hasil audit BPK tahun 2002 dan 2006 tidak menyatakan adanya kerugian negara, bahkan laporan audit BPK tahun 2006 menyatakan SKL layak diberikan kepada SN karena sudah memenuhi kewajibannya,” Ungkap Otto.

Karena adanya perbedaan itu, lanjut Otto, MA dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kerugian yang didalilkan Jaksa Penuntut KPK bersifat in dubio pro reo, dalam hal timbul keraguan atau ketidakjelasan dalam menentukan suatu kejadian, maka harus diputus dengan menguntungkan terdakwa.

Halaman 2 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00