Penetapan DPO Sjamsul Nursalim Merusak Kepercayaan Penegakan Hukum di Dunia Usaha dan Internasional

KBRN, Jakarta : Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk memburu tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK dinilai sebagai langkah yang tepat untuk penegakan hukum.

Tetapi, memasukkan nama Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (IN) ke dalam DPO dinilai merupakan keputusan yang bertentangan dengan hukum dan melawan keputusan Mahkamah Agung.

Menanggapi keputusan tersebut, pengacara senior Otto Hasibuan menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, SN dan IN seharusnya sudah tidak berstatus DPO.

Kasus mereka berasal dan dikaitkan dengan kasus Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) yang telah dibebaskan Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2019 lalu.

“Status SN dan IN sebagai tersangka demi hukum telah gugur sejak SAT dibebaskan MA pada tahun 2019 karena kasus mereka bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Mereka diduga turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama SAT,” ujar Otto, Ahad (24/1/2021).

Menurutnya, dengan MA membebaskan SAT berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan SAT bukan merupakan tindak pidana, maka perbuatan yang diduga dilakukan SN dan IN bersama-sama SAT dengan sendirinya juga bukan perbuatan pidana.

“Logika hukumnya kan begitu. Jadi kalau SN dan IN disebut masih berstatus DPO, hal itu adalah bertentangan dengan hukum,” tegas Otto.

Selanjutnya : Otto Hasibuan

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00