Mulai dari Lurah Hingga Kepala Dinas Rawan Pelanggaran Etik ASN di Pilkada Depok, Bawaslu Depok Dinilai Kurang Profesional

Bentuk dukungan Camat dan Lurah Se Kecamatan Bojongsari
Lurah Tapos dan jajaran ASN Depok menunjukkan simbol jari bentuk dukungan kepada salah satu paslon

KBRN, Depok : Perhelatan pilkada adalah moment strategis menguji netralitas seorang ASN. Karena sesungguhnya netralitas ASN itu melekat seumur hidup, bahkan sebelum dan sesudah pilkada. 

Apakah ASN di Kota Depok sudah berlaku netral di pilkada Depok 2020? 

UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara, pasal 2 huruf (f) Netralitas. 

"Jelas dalam asas netralitas disampaikan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh apapun dan juga tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Jadi jelas dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 ASN harus Netral," ucap Kepala Bagian Pemerintahan Kota Depok pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok Mukhsin dalam paparannya dihadapan jajaran Camat, Sekcam dan Lurah se Kota Depok, di Hotel Savero, Jalan Raya Margonda, kemarin. 

Selain itu netralitas ASN juga diatur diantaranya di, PP Nomor 37 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2004, PP Nomor 53 Tahun 2010, Perwal Nomor 23 Tahun 2016, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 02 Tahun 2016, Surat Setda Depok 30 Juli 2020 BKPSDM, Surat Edaran Pjs Wali Kota Depok 7 Oktober 2020 tentang prosedur pelaporan dugaan pelanggaran netralitas pada pilkada Depok 2020. 

Dan BKPSDM membentuk majelis kode etik apabila terjadi pelanggaran bersifat etika. Hingga pembentukan tim pemeriksaan khusus oleh Inspektorat daerah apabila pelanggaran bersifat disiplin. 

"Jadi sudah lengkap semua regulasi aturan yang mengatur tetang ASN terkait dengan netralitas, tinggal komitmen dalam hati dari para ASN Kota Depok untuk memahami regulasi aturan yang ada," bebernya. 

Namun, berjubelnya aturan yang ada tidak serta merta menjamin netralitas dari para ASN di pilkada Depok 2020. Betapa tidak, dari sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik oleh oknum ASN di Kota Depok hingga saat ini saja ada dua kasus yang ditangani oleh Bawaslu Kota Depok. 

"Iya ada dua kasus dugaan pelanggaran etik ASN di pilkada Depok 2020 yang kami tangani hingga saat ini. Kedua kasus tersebut berasal dari laporan masyarakat," ujar Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barlini saat dikonfirmasi RRI, Kamis (29/10/2020). 

Salah satunya bahkan menyasar pejabat sekelas eselon II di lingkungan Pemkot Depok. Adalah inisial SS, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok. 

SS dilaporkan dugaan pelanggaran etik ASN karena turut serta dalam kunjungan petahana Wali Kota Depok Muhammad Idris dan rombongan dalam rangka meminta dukungan ke kediaman mantan Wali Kota Depok Badrul Kamal di Bogor pada 23 September 2020. Apalagi kegiatan tersebut dilakukan, pasca penetapan pasangan calon resmi diumumkan oleh KPU Kota Depok dihari yang sama pada pukul 10:00 WIB.

"Iya, betul kami sudah menangani kasus itu (SS) dan tiga minggu lalu kami sudah menyerahkan hasil pemeriksaan kami kepada KASN," kata Luli. 

Luli mengaku mendapat tekanan dari berbagai pihak selama mengusut kasus (SS) tersebut. Namun demikian Luli enggan menjelaskan lebih detail tekanan yang dimaksud. 

"Udah la bang jangan ditanya-tanya mulu kasus itu. Saya udah diplengosin sama yang bersangkutan gegara kasus ini," keluh Luli. 

"Semenjak SS ditindak semakin senyap gerakannya," imbuh Luli.

Akan tetapi, Asisten Komisioner KASN Nurhasi mengaku pihaknya belum juga menerima surat hasil kajian awal dugaan pelanggaran etik ASN atas nama SS dari Bawaslu Kota Depok. 

"Saya sudah cek data di KASN, sampai saat ini kami belum menerima hasil kajian Bawaslu. Sesuai mekanisme, kami koordinasi dengan Bawaslu dan menunggu hasil kajian dari bawaslu Kota Depok, kemudian menindaklanjuti untuk pemberian rekomendasi kepada PPK apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti," ujar Asisten Komisioner KASN Arie Budiman tersebut. 

Ternyata, dari hasil penelusuran RRI, surat kajian awal Bawaslu Kota Depok tersebut masih tersangkut di Bawaslu RI? 

"Iya kan sesuai prosedur, kan harus ke Bawaslu Provinsi lalu ke Bawaslu RI. Dari Bawaslu RI ke KASN," kilah Luli. 

Padahal, sesuai Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020 pada pasal 10 huruf (f) hasil kajian awal Bawaslu Kota Depok diteruskan kepada instansi yang berwenang. 

Pertanyaannya, instansi yang berwenang itu siapa? KASN atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI? 

Dalam kasus dugaan pelanggaran etik oknum ASN Kota Depok inisial SS ini tampak membuat Bawaslu Kota Depok kelimpungan?. Tentu Bawaslu Kota Depok tidak mau jika nanti disebut tidak profesional dan bisa beresiko berujung di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) seperti kasus rekrutmen Panwascam yang menyeret Bawaslu Kota Depok ke Sidang DKPP April 2020 lalu. 

Sebab, informasi yang berhasil dihimpun RRI, Bawaslu Kota Depok bahkan belum meregister kasus SS tersebut ke Gakkumdu. Padalah wajib bagi Bawaslu Kota Depok mendaftarkan semua laporan yang masuk kepada Gakkumdu.

"Ketika nanti ini jadi masalah, kami gampang aja jawabnya, kenapa Bawaslu Kota Depok tidak meregister kasus (SS) itu. Terlepas memenuhi tidaknya unsur pidana, Bawaslu wajib melakukan register, nanti kami yang menentukan apakah memenuhi tindak pidana-nya atau tidak? Kalau ngga diregister bagaimana kami mau memberi pendapat," ujar salah satu sumber RRI di Kejari Kota Depok. 

Terpisah, Ketua Bawaslu RI Abhan membenarkan jika dirinya sudah menerima hasil kajian awal Bawaslu Kota Depok terkait dugaan pelanggaran etik ASN inisial SS di pilkada Depok 2020. Namun demikian Abhan enggan membeberkan kapan akan meneruskannya ke KASN. 

"Betul saya sudah terima dari Bawaslu Provinsi suratnya, selanjutnya kami teruskan ke KASN nanti KASN yang mengkaji dan mengeluarkan rekomendasi ke PPK," ujarnya saat dikonfirmasi RRI. 

Sedangkan kasus kedua adalah laporan dukungan ASN dan Lurah Tapos di Bogor terdokumentasi foto sambil menunjukkan simbol dukungan kepada paslon tertentu. Dan masih banyak pelanggaran lainnya.

Informasi yang diterima RRI, kasus ini tidak dilanjutkan sebagai laporan berhubung pelapor enggan menyerahkan foto copy KTP.

Kasus lainnya, dugaan pelanggaran ASN adalah foto bareng Camat Bojong Sari dan jajaran Lurah sekecamatan Bojongsari dalam acara balapan pada Desember 2019 lalu. Dalam foto tersebut tampak jajaran ASN mulai dari Camat hingga Lurah menunjukkan simbol jari sebagai bentuk dukungan kepada petahan Muhammad Idris yang ada di foto tersebut menggunakan kaos lengan panjang biru dan mengenakan topi hitam. 

Luli berkilah, pihaknya tidak menindak ASN yang ada di dalam foto tersebut karena tidak ada yang melaporkan ke Bawaslu Kota Depok? 

Kemudian, baru-baru ini, Lurah Jatijajar Sugiono diduga intervensi pemilihan Ketua RW02 Jatijajar dan menganulir hasil pemilihan Ketua RW02 oleh panitia dengan memanfaatkan jabatannya sebagai lurah. Dengan alasan ada sebagain warga RW02 yang tidak setuju terhadap Ketua RW02 terpilih Supandi. 

Padahal faktanya, Lurah Sugiono tidak bisa menerima hasil pemilihan Ketua RW02 Jatijajar oleh Panitia karena yang bersangkutan bukan pendukung petahana!.

"Saya dianggap pendukung paslon 01, makanya dianulir hasilnya. Ya udah saya ngga mau ambil pusing, saya mundur aja jadi Ketua RW02," kata Supandi.

Sebelumnya, Komisioner di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Rudiarto Sumarwono menjelaskan bahwa, dasar hukum netralitas ASN diatur di UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 25 Tahun 2009, PP Nomor 42 Tahun 2004 dan PP Nomor 53 Tahun 2010. 

ASN dilarang, antara lain.

1. Kampanye/sosialisasi media sosial (posting, share, berkomentar, like Dll).

2. Menghadiri deklarasi calon.

3. Ikut sebagai panitia/pelaksana kampanye.

4. Ikut kampanye dengan atribut PNS.

5. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

6. Menghadiri acara parpol.

7. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke paslon.

8. Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (melakukan ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang).

9. Memberikan dukungan ke caleg/calon independent kepala daerah dengan memberikan KTP.

10. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri.

11. Membuat keputusan yang menguntugkan/merugikan paslon.

12. Menjadi anggota/pengurus partai politik.

13. Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye.

14. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain.

15. Menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol.

16. Foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang di-gunakan sebagai bentuk keberpihakan. 

"Kalau nanti hasil pemeriksaan kami di KASN memenuhi salah satu dari 16 unsur itu, maka akan kami tindak," tandasnya. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00