Pilih Calon Walikota Bersih dan Bukan Pendukung Mafia Tanah

KBRN, Jakarta :  Forum Korban Mafia Tanah Indonesia meminta warga berhati-hati dalam memilih calon walikota Tangerang Selatan. Sebab, di Tangerang Selatan, banyak korban perampasan tanah dipersulit aparat pemerintahan setempat untuk memperoleh surat-surat  yang berkaitan dengan kepemilikan tanah mereka sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan UU No 29 tentang Pelayanan Publik. 

"Bayangkan, untuk sekadar meminta informasi yang berkaitan dengan tanah saja, warga harus ke pengadilan. Pengadilan tingkat pertama, Hakim KIP sudah memutuskan pihak camat harus memberikan informasi tertulis bahwa tidak ada catatan jual beli girik C913. Pihak kecamatan justru banding sampai ke MA , dan MA justru menguatkan putusan PTUN dan KIP.Tetapi pihak kecamatan masih bersikukuh tidak mau melaksanakan putusan Mahkamah Agung," ungkap Sekjen FKMTI Agus Muldya Natakusumah saat berdialog dengan Fraksi PSI DPRD Tangsel, Selasa (4/8).

"FKMTI sudah beberkan fakta ini dihadapan anak buah menteri. Saat pertemuan para birokrat sendiri bilang, tidak boleh terbitkan sertifikat saat tanah dalam sita jamin seperti yang terjadi pada tanah girik C913 milik Rusli Wahyudi. Tanah tersebut dijadikan perumahan puspita loka, Sinar Mas Group. Ketika ditanya warkah SHGB,  BPN Tangsel berkelit, warkahnya belum ditemukan. Bahaya jika terus dibiarkan,"tambahnya .

Agus menduga, ada kepentingan oligarki agar kasus perampasan tanah rakyat tidak terungkap. Oligharki menggunakan tangan-tangan aparat negara mulai dari BPN dan pemerintah daerah. Tindakan birokrasi mempersulit warga untuk memdapatkan hak tanah jelas melanggar pancasila dan UUD 45. Bahkan perintah Presiden Jokowi agar jajaran pemerintahan segera menyelesaikan persoalan tanah antara rakyat dan konglomerat, BUMN , dan Negara terbukti diabaikan dab tidak dilaksanakan. 

Belum lama ini, Menteri dalam negeri telah memanggil walikota Tangsel inisial A terkait perampasan tanah yang melibatkan perusahaan properti. Ini pertanda Pemkot  Tangsel dan jajarannya tidak bekerja untuk kepentingan rakyat yang ingin mendapatkan hak tanahnya. Karena itu, FKMTI mengingatkan agar warga tidak memilih calon walikota yang terindikasi jadi kaki tangan oligarki dan mafia perampas tanah rakyat.

FKMTI juga berharap para calon walikota menjelaskan apa yang akan mereka lakukan untuk memberantas oknum birokrat yang bersengkongkol dengan mafia perampas tanah. "Calon kepala daerah, walikota harus punya komitmen kuat untuk menindak oknum di birokrasi yang berkomplot dengan mafia tanah, mempersulit rakyat mendapatkan hak atas tanah" tandasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00