Dipanggil Bawaslu, Wali Kota Depok Diwakili Kepala BKPSDM

Kepala BKPDSM Sopian Suri (kiri), Komisioner Bawaslu Andriansyah (dua kiri) dan Ketua Bawaslu Luli Barlini (tengah) di kantor Bawaslu Kota Depok

KBRN, Depok : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok memanggil dan memeriksa Wali Kota Depok Idris Abdul Somad terkait kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Depok, pada Jumat (26/06/2020).

Namun karena yang bersangkutan sedang sakit, akhirnya diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sopain Suri.

Kepala Bawaslu Kota Depok Luli Barlini mengatakan pemanggilan tersebut berkaitan dengan pasal 71 ayat (2) UU 10 2016 dimana kepala daerah tidak diperkenankan melakukan pelantikan atau rotasi jabatan, 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon pilkada 2020, sampai habis masa jabatan.

"Penetapan paslon kan tinggal 3 bulan lagi yaitu 23 September 2020. Padahal diaturan sudah jelas disebutkan tidak diperkenankan melantik atau merotasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan paslon. Tapi ini pak Wali melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional di lingkungan Pemkot Depok, ya kita panggil untuk klarifikasi," kata Luli kepada RRI, Rabu (01/07/2020).

Luli menyebutkan, ada pengecualian bagi Wali Kota atau kepala daerah untuk melakukan pelantikan yaitu harus mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, lanjut Luli, sebelum dan pasca pelantikan, pihaknya belum mendapat informasi dari pihak Wali Kota Depok terkait izin Kemendagri tersebut.

"Ngga ada pemberitahuan sebelumnya soal izin Kemendagri ini dari pak Wali, makanya kita panggil. Nah, melalui kepala BKPSDM ternyata dia bawa semua surat-suratnya. Jadi clear," ujar Luli.

"Izin nya, memang dari Februari BKPSDM sampaikan ke Kemendagri, baru turun per tanggal 15 Juni, maka pada 26 Juni 2020, Wali Kota melakukan pelantikan," kata Luli menirukan ucapan Sopian Suri.

Ditanya, karena posisi Sopian Suri bukanlah kuasa hukum sebagai perwakilan Wali Kota Depok memenuhi panggilan Bawaslu? Menurut Luli hal itu tidaklah masalah. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00