Pakar: Legislator yang Waras Mestinya Menolak Raperda Kota Religius

Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Prof Hamdi Muluk

KBRN, Depok : Polemik Raperda Kota Religius yang masuk kedalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2021 mendapat sorotan dari Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Prof Hamdi Muluk.

Karena, ucap Hamdi, berbicara mengenai ke-religiusan seseorang merupakan ranah pribadi atau personal. Jangankan Pemkot Depok, negara sekalipun tidak bisa masuk ke ranah pribadi tersebut.

Implikasinya, ketika Raperda Kota Religius ini sampai disahkan, dapat berpotensi menjadi alat repressive pemerintah terhadap masyarakatnya. Serta menciderai semangat berbangsa dan bernegara yang sudah dengan jelas diatur di Pancasila dan UUD 1945.

"Semangat kita berbangsa dan bernegara paling tinggi kan Pancasila dan turunannya, kemudian UUD 1945 Pasal 29 dan seterusnya. Kita sudah ada Kementerian Agama dimana ada Dirjen untuk masing-masing agama. Kemudian jadi pertanyaan saya, kalau Raperda Kota Religius itu disahkan berarti akan ada konsekuensi hukumnya? Saya takut nanti kebablasan," kata Hamdi.

"Kalau sebatas semboyan ya ok aja. Tapi kalau jadi bentuk peraturan, misalnya mengatur orang masuk mesjid solat Jumat pukul 12:00 WIB. Ini terlalu berlebihan, terus kalau mereka ngga bisa solat Jumat pukul 12:00 WIB mau di hukum apa, mau di pentungin? Orang mau solat kok diatur, ya biar aja dia mau solat jam berapa aja dia ada waktu," tambahnya.

Intinya, lanjut Hamdi, negara tidak bisa masuk mengatur moralitas individu. Yang bisa diatur negara adalah moralitas publik atau public morality.

"Moral individu itu balik lagi ke tanggungjawab keluarga. Moralitas individual itu bukan domainnya negara," jelas mantan Pansel Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode jabatan tahun 2019-2023.

Oleh sebab itu, sambung Hamdi, legislator (DPRD) yang waras apapun Fraksi nya, seharusnya menolak Raperda Kota Religius tersebut. Jika ada legislator yang mendukung Raperda Kota Religius ini, maka diragukan kualitasnya sebagai legislator.

"Jangankan diusulkan, orang dibicarakan aja ngga pantas. Kalau ada legislator misalnya, dilobi-lobi terus mengabulkan usulan Raperda Kota Religius itu, dia adalah legislator yang tidak bertanggungjawab terhadap masyarakat yang memilihnya. Dia ngga ngerti duduk jadi legislator," bebernya.

Baca Juga: Penyataan Sikap Fraksi PKB-PSI Banjir Interupsi, PDIP dan Gerindra Walk Out dari Sidang Paripurna

Sebagai informasi, terjadi gejolak pada sidang paripurna DPRD Kota Depok pada Senin (29/06) terkait usulan Raperda Kota Religius ke dalam Propemperda 2021. Fraksi PKB-PSI menarik dukungannya sehingga mengubah komposisi hasil voting Bapemperda dari yang semula, mendukung 7 suara - menolak 6 suara.

Menjadi yang mendukung 6 suara - menolak 7 suara. Mestinya, dengan mundurnya dukungan Fraksi PKB-PSI tersebut, secara otomatis mengubah hasil voting dan membatalkan usulan Raperda Kota Religius itu.

Namun pimpinan sidang paripurna bersama 4 Fraksi lainnya yaitu Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, dan Fraksi Demokrat-PPP tidak bergeming. Dan memutuskan menetapkan 10 usulan Raperda di Propemperda 2021 termasuk Raperda Kota Religius, tanpa Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB-PSI. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00