Korupsi Gaji Honorer, Bendahara Dinas Damkar Depok Ditahan Kejaksaan

Kasie Pidsus Kejari Kota Depok Mohtar Arifin (depan), tersangka korupsi Dinas Damkar Depok Acep (rompi merah) dikawal Kasubsi Penuntutan dan Uheksi Dimas (kiri) di Kantor Kejari Depok, Rabu (10/8). FOTO RRI: RL

KBRN, Depok: Tersangka kasus dugaan tidak pidana korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Acep ditahan Kejaksaan Negeri Kota Depok, Rabu (10/8/2022). 

Bendahara Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok ditahan usai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh Seksi Pidsus Kejari Kota Depok, sejak pukul 10.00 WIB. 

"Hari ini saudara Acep datang memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Acep dibawa ke Rutan Cilodong, Depok," ucap Kasie Pidsus Kejari Kota Depok, Mohtar Arifin kepada wartawan di Kantor Kejari Depok. 

Tersangka Acep ditahan atas kasus dugaan kasus korupsi pemotongan upah pegawai honorer tahun 2016-2020. Acep dilakukan penahanan setelah memberikan sejumlah keterangan pada panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Seksi Pidsus Kejari Depok. 

"Dengan demikian tersangka kasus korupsi tersebut resmi ditahan. Tersangka Acep ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 10-30 Agustus 2022," ujarnya. 

Mohtar yang didampingi Kasubsi Penyidikan Adhiwisata Tappangan, bersama Kasubsi Penuntutan dan Uheksi Dimas Praja Subroto melakukan berbagai persiapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan penahanan terhadap Acep. 

"Pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan hasilnya semua normal," sebut Mohtar. 

Pantauan RRI, mengenakan rompi merah, tersangka warga Rangkapan Jaya itu diantarkan ke Rutan Cilodong Depok menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan. 

Mohtar menjelaskan, sebelumnya Kejari Kota Depok sudah menetapkan pejabat Dinas Damkar Depok itu (A) sebagai tersangka korupsi dalam kasus pemotongan upah pegawai honorer tahun 2016-2020. 

Uang tersebut bersumber dari APBD Kota Depok. 

Diduga terdapat perbuatan melawan hukum oleh tersangka Acep dalam kasus pemotongan upah pegawai honorer. Acep dinilai melanggar ketentuan yang berlaku hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.2 miliar. 

Acep diganjar dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b subsider pasal 3 ayat (1) huruf b atau pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar