Berantas Mafia Tanah, Pemerintah Bentuk Tim Lintas Kementerian

Foto Ilustrasi

KBRN, Jakarta: Pemerintah melalui Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian untuk bersama memerangi mafia tanah di Indonesia. Upaya ini diyakini bisa memberantas para mafia tanah, dan memberikan penegakan hukum yang tegas kepada pelaku.

"Kan banyak mafia tanah, di mana orang tidak punya hak atas tanah tiba-tiba menang di pengadilan sampai ke tingkat Mahkamah Agung, padahal itu tanah negara, tanah rakyat gitu. Nah ini kita sekarang akan tegas," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

Mahfud menjelaskan akan menjerat mafia tanah melalui penegak hukum salah satunya Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan melakukan penyidikan, hingga putusan pidana bagi mafia tanah.

"Mafia tanah ini supaya tidak beroperasi terus merampas tanah negara, tanah rakyat. Orang nggak pernah menjual tanahnya tiba-tiba sudah dimiliki orang lain ketika ditanyakan, disuruh menggugat ke pengadilan, ketika di pengadilan dikalahkan. itu yang banyak," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Rakyat Anti Aktor Koruptor (Gertak) Dimas Tri Nugroho menyambut baik langkah pemerintah yang akan menindak tegas para mafia tanah.

"Ini merupakan langkah positif pemerintah untuk tetap melaksanakan reformasi agraria yang digaungkan Presiden. Pasalnya, permasalahan sengketa tanah ini masih terus terjadi bahkan bertambah," ujarnya.

Selain itu, Dimas juga meminta sengketa tanah di Cakung, Jakarta Timur menjadi agenda prioritas Menkopolhukam untuk dapat diselesaikan. Pasalnya, kasus sengketa Cakung menurut Dimas penuh dengan rekayasa dan intervensi dari para pengusaha dan oknum pejabat pertanahan yang merugikan rakyat kecil.

"Pihak kami berharap kasus sengketa tanah Cakung mendapatkan perhatian khusus. Karena Abdul Halim sebagai rakyat kecil menjadi korban dari pengusaha dan oknum pejabat pertanahan demi keuntungan pribadi mereka. Semua bukti-bukti yang kami dapatkan sudah kami kirimkan melalui surat ke presiden dengan nomor register: 22N2-P1XE0P, selain itu kami juga sudah laporkan ke Polda Metro, Kejagung, dan KPK," ujarnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar