Jarak Pilpres dan Pilkada 2024 Dinilai Terlalu Jauh

KBRN, Jakarta : Tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah ditetapkan yakni pada 14 Februari 2024 mendatang.

Penetapan tanggal pemilu tersebut diputuskan dalam rapat kerja (raker) antara Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (24/1/2022) kemarin.

Raker tersebut juga menyepakati tanggal pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional 2024, yakni pada 27 November 2024 mendatang.

Perbedaan waktu pelaksanaan Pilpres dan Pilkada tersebut menjadi sorotan sejumlah pihak. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif, menilai jarak pelaksanaan Pilpres dan Pilkada 2024 cukup jauh.

"Maka kita harus kerja keras menokohkan kader partai Gerindra untuk menjadi lebih besar kemudian menjadi jas yang akan mensupport di Pilkada 2024," ujar Syarif dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Pengaruh Efek Ekor Jas Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik', Selasa (25/1/2022).

Menurut Syarif, sosok seperti almarhum Haji Lulung yang pada Pemilu 2019 lalu berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta bagi Partai Amanat Nasional, perlu dihadirkan di Partai Gerindra.

"Orang-orang seperti Haji Lulung harus kita ciptakan di Gerindra. Kita harus menciptakan efek ekor jas lokal, karena ada jarak yang panjang antara Pilpres dengan Pilkada 2024," kata Syarif.

Karenanya, Syarif berharap kader Gerindra di Jakarta mulai mencari tokoh masyarakat di daerahnya masing-masing untuk dijadikan figur yang akan membantu meningkatkan elektabilitas partai.

"Kita punya jas, ada pak Prabowo. Tapi karena jarak antara Pilpres dengan Pilkada jauh, maka perlu lah ada jembatan. Orang seperti tokoh-tokoh PAC itu saya kenal banyak juga berpengaruh di masyarakat," ucap Syarif.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, yang juga hadir dalam FGD tersebut menyatakan bahwa efek ekor jas adalah salah satu hal yang paling sering dibahas oleh banyak pengamat dan semua aktor politik menjelang Pemilu.

"Istilah ini biasanya ditemukan dalam penyelenggaraan pemilu serentak, dimana pemilu presiden dan pemilu legislatif digelar bersamaan, atau keduanya digelar dengan waktu yang berdekatan sehingga terdapat hubungan yang timbal balik antara partai dengan calon presiden yang diusungnya," kata Ariza.

Sebaliknya, lanjut Ariza, seorang calon kepala daerah yang tidak populer dengan tingkat elektabilitas yang rendah juga akan memberikan efek negatif bagi suara partai yang mengusungnya.

"Jadi bisa dikatakan bahwa efek ekor jas dapat dimaknai sebagai pengaruh positif maupun negatif dalam meningkatkan suara partai di pemilu," pungkas Ariza yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar