Ibu Kota Dipindah, DPRD DKI Inginkan Kebijakan yang Terus Perkuat Jakarta

KBRN, Jakarta : Setelah Ibu Kota Negara (IKN) dipindah ke Kalimantan Timur, DPRD DKI Jakarta berharap pemerintah pusat tetap memperhatikan kondisi Jakarta, yakni dengan membuat kebijakan khusus yang dapat tetap memperkuat Jakarta.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, dalam diskusi publik bertajuk 'Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Nasib Jakarta', yang diadakan secara daring oleh DPW PKS DKI Jakarta, Senin (24/1/2022).

"Tidak sekedar memindahkan ibu kota kemudian DKI menjadi merana, itu menyedihkan kalau demikian keadaannya, harus ada kebijakan yang terus memperkuat DKI Jakarta,” ujar Suhaimi.

Ia pun mengaku khawatir jika pemerintah pusat mengabaikan kondisi Jakarta setelah Ibu Kota resmi pindah ke wilayah Kalimantan Timur.

"Saya lebih khawatir kalau menjadi beban besar, DKI ditinggalkan menjadi melemah, sementara di ibu kota baru juga tidak muncul kekuatan ekonomi seperti yang diharapkan,” ucap Suhaimi.

Setelah IKN dipindah, katanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya diberikan kewenangan untuk mengelola aset milik pemerintah pusat.

"Kalau itu (aset) bisa diserahkan kepada DKI kemudian dikelola DKI, menjadi magnet dan menambah pertumbuhan ekonomi di Jakarta,” tutur Suhaimi.

Aset milik pemerintah pusat di Jakarta yang nilainya diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun, dianggap akan menambah pemasukan bagi Jakarta, di tengah kekhawatiran menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI jika IKN sudah dipindah.

Suhaimi pun menyebutkan Gelora Bung Karno (GBK) merupakan aset pemerintah pusat yang bisa dikelola Pemprov DKI Jakarta. “Luar biasa itu, pasti menjadi daya tarik tersendiri bila diserahkan kepada DKI, dan dikelola untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar