UU Kejaksaan Baru Dinilai Timbulkan Ketidakpastian Hukum

KBRN, Jakarta : DPR RI mengesahkan revisi UU tentang Kejaksaan menjadi UU. Salah satu hal yang baru adalah Jaksa berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah melarangnya.

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali,” ujar Anggota Komisi III DPR RI F-PDI Perjuangan Arteria Dahlan, saat diskusi Forum Legislasi dengan tema RUU Kejaksaan, Mantapkan Peran dan Fungsi Korps Adhyaksa, Selasa (7/12/2021).

Dalam RUU Kejaksaan, lanjut Arteria, disebutkan bahwa Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara.

"Dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali," katanya.

Menanggapi pengesahan RUU Kejaksaan, LQ Indonesia Lawfirm dengan tegas menilai DPR RI tergesa-gesa, sehingga melupakan putusan MK yang sebelumnya melarang JPU mengajukan PK. Sehingga RUU Kejaksaan ini berpotensi melanggar Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang Kepastian Hukum yang adil.

"Sebab, diperbolehkannya PK diajukan oleh Jaksa akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena kasus yang sudah inCracht dapat dibuka kembali dan orang yang sudah menjalani hukuman dan bebas dapat ditahan kembali," ucap Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Alvin Lim.

Kedua, kata Alvin Lim, PK Jaksa akan menimbulkan PK lagi oleh terdakwa dan nantinya di PK kembali oleh Jaksa dan tidak ada kesudahan, sehingga asas kepastian hukum akan hilang.

Selanjutnya : UU Kejaksaan

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar