SDR: KPK Harus Sertakan delik TPPU pada Kasus Formula E

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.

KPK menyatakan akan melacak aliran dana yang sudah dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, pihaknya akan mendalami apakah uang yang digunakan untuk penyelenggaraan itu benar-benar masuk ke pihak yang berwenang.

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyatakan dukungan terhadap langkah KPK ini.

“Kerja KPK mesti didukung, meskipun masih tergolong lamban dalam menyikapi laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E,” ujar Hari di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Menurutnya, KPK harus bisa lebih lugas lagi dalam menangani kasus ini. Apalagi data-data yang berkaitan telah disampaikan oleh Pemprov DKI dan PT Jakarta propertindo (Jakpro).

“Mungkin KPK kagok, karena berkas dari DKI diantar oleh dua purnawirawan KPK yakni Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu. Keduanya adalah mantan pimpinan KPK,” kata Hari.

Namun, fakta bahwa KPK telah melakukan penyelidikan, tentunya melegakan juga. Artinya, kata Hari, KPK tidak sepenuhnya abai terhadap keuangan rakyat Jakarta yang menjadi taruhan.

Hari menilai proyek ini semi fiktif. Karena, bahkan hingga saat ini, lokasi definitif untuk penyelenggaraannya masih belum jelas. Padahal, waktu penyelenggaraan tinggal sekitar 9 bulan. Formula E Jakarta rencananya diselenggarakan pada bulan Juni 2022.

Selanjutnya : Formula E

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar