Kemana sajakah aliran dana pungli PTSL Depok?

Sertifikat Tanah/PTSL. FOTO: Ist

KBRN, Depok: Pada rapat tertutup antara Komisi A DPRD Kota Depok dengan Lurah, Camat dan BPN Kota Depok, Selasa (19/10) lalu, yang membahas polemik terjadinya praktek pungli pada pelayanan PTSL Kota Depok kepada warga, berjalan satu arah. 

Pasalnya, Komisi A, sudah membeberkan laporan praktek pungli dari warga dalam rapat tersebut yang dipungut oleh panitia PTSL tahun 2021 dengan besaran mulai dari Rp600.000 sampai Rp4.000.000 per bidangnya, nihil tanggapan. 

Hal ini menjadi pertanyaan komisi A DPRD kota Depok kepada Lurah, Camat dan BPN Kota Depok. Karena sesungguhnya besaran biaya PTSL yang diperbolehkan dipungut panitia, kepada masyarakat hanya sebesar Rp150.000 sesuai dengan SKB 3 menteri untuk pulau Jawa dan Bali. 

Pada saat paparannya dalam rapat tertutup itu, Ketua Komisi A DPRD kota Depok Hamzah bahkan sudah mempresentasikan laporan laporan pungli yang terjadi di masyarakat hingga menunjukkan kwitansi transaksi pungli PTSL tersebut kepada Lurah, Camat dan BPN Kota Depok. Tapi, sayangnya baik BPN Kota Depok Camat dan Lurah tidak ada satupun yang merespon atau menjawab atas apa yang sudah dibuka terang benderang oleh Komisi A DPRD kota Depok itu. 

"Udah saya presentasikan semua laporan laporan warga Kecamatan Tapos, Bojongsari dan lainnya, hingga kwitansinya pun saya tunjukkan. Tapi ngga ada yang merespon. Lurah pada diam aja. Gimana sih? Camat tak bedanya, apalagi BPN, diam aja," ucap Hamzah kepada RRI, Kamis (28/10/2021). 

"Katanya sih bu Kakan BPN Kota Depok dan Camat akan buat press rilis setelah pertemuan ini," tambah Hamzah. 

Namun hingga berita ini ditulis, tidak ada keterangan resmi dari Kakan BPN Kota Depok terkait laporan laporan warga dan kwitansi pungli PTSL yang telah ditunjukkan oleh Komisi A DPRD Kota Depok. 

Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Tapos adalah salah satu kelurahan yang mengerjakan PTSL tahun 2021 bersama 4 kelurahan lainnya se Kecamatan Tapos. Diantaranya Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cimpaeun, Kelurahan Leuwinanggung dan Kelurahan Cilangkap. 

Menurut laporan yang diterima Hamzah dari masyarakat, contohnya panitia PTSL Kelurahan Sukamaju meminta Rp2 juta dari warga untuk biaya sertifikat PTSL per bidangnya. 

"Sukamaju ada juga laporan yang masuk ke saya. Disana diminta Rp2 juta per bidang untuk PTSL," beber Hamzah. 

Setali tiga uang, panitia PTSL di Kelurahan Ratujaya juga meminta Rp2 juta kepada warga untuk pengurusan sertifikat Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo itu. 

Petugas Ukur PTSL Kelurahan Ratujata dari BPN Kota Depok, Nana enggan berkomentar ketika dimintai keterangan terkait hal ini. 

Dilain kesepatan, Kakan BPN Kota Depok Ery Juliani Pasoreh membantah adanya pungli pada pengurusan PTSL Kota Depok. Hingga saat ini, lanjut Ery, BPN Depok belum pernah menerima laporan adanya pungli PTSL yang sudah berjalan sejak 2017 lalu. 

"Kami kan sudah 4 tahun mengerjakan proyek PTSL, sejak 2017. Tapi kok baru sekarang ada rame-rame dugaan pungli PTSL? Saya ngga pernah menerima laporannya dari warga," tutur Ery, kepada RRI beberapa waktu lalu. 

Uniknya, meski membantah adanya dugaan pungli PTSL di Kota Depok, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan pengawasannya dilapangan. Apakah berjalan?. 

Karena bagaimana mungkin BPN Kota Depok tidak pernah menemukan praktek pungli PTSL jika memang ada petugas pengawasan yang terjun ke lapangan. 

Pada kesempatan yang berbeda, salah satu oknum pejabat di lingkungan BPN Kota Depok mengatakan, dirinya pernah mendapat laporan dari salah satu staf BPN yang berdomisili di Kelurahan Pasir Putih, dimintai Rp3 juta oleh Panitia untuk biaya pengurusan PTSL. 

"Anak buah saya aja warga Pasir Putih dimintai Rp3 juta untuk PTSL di panitia bawah. Parah nih RT, anak buah saya disikat juga!. Saya labrak itu panitianya, ngga jadi bayar staf saya," tuturnya. 

Contoh kasus diatas tentunya sudah bisa dijadikan temuan awal oleh BPN Kota Depok untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas praktek pungli PTSL yang terjadi di lapangan. Guna menghindari warga korban-korban lainnya. 

Menurut keterangan salah satu Ketua RW, bahwa pihaknya menyerahkan dana pungutan PTSL kepada Kelurahan sebesar Rp500 ribu.

"Misalnya kita minta Rp1.350.000, setelah potong operasional dibawah, itu nyampenya ke kelurahan Rp500 ribu per bidang," tutur Ketua RW JY.

Pada tahun 2021 ada 73.000 PTSL yang terdiri dari 33.000 PBT dan 40.000 SHAT. Bisa diprediksi berapa miliar uang hasil pungli PTSL yang beredar. 

Pertanyaannya adalah siapa sajakah petugas PTSL ditingkat kantor kelurahan?.

Kakan BPN Depok Ery Pasoreh menjelaskan bahwa ditingkat kelurahan ada 3 pejabat atau staf kelurahan yang terlibat PTSL dan mendapat honor dari BPN Kota Depok. 

Lurah Jatijajar yang kini menjabat Sekcam Tapos Sugino membenarkan hal tersebut. Di kelurahan yang terlibat dengan kepanitian PTSL dan mendapat honor dari BPN Depok adalah Lurah, Kasi Pemerintahan dan seorang Staf yang bertugas untuk pemberkasan. 

"Iya dikelurahan ada 3 yang tercatat masuk menjadi bagian dari tim PTSL kelurahan yaitu saya selaku lurah, Kasie Pemerintahan dan satu lagi staf kelurahan. Kenapa cuman 3 ya karena memang cuman itu yang dapat honor dari BPN. Panitia lainnya di bawah seperti LPM, RW dan RT tidak mendapatkan honor," kata Sugino kepada RRI beberapa waktu lalu, diamini oleh Lurah Sukamaju Pairin. 

Berikut daftar kecamatan dan kelurahan serta Ketua Tim PTSL tahun 2021 se Kota Depok.

Dari 73.000 target PTSL BPN Kota Depok tahun 2021, pada pelaksanaannya oleh BPN dibagi kedalam 6 Tim, yaitu. 

1. Tim Satu (I), Ketua Tim dari BPN Dona.

Kecamatan Sawangan terdiri dari Kelurahan Pasir Putih PBT 1.100, SHAT 3.650 dan Kelurahan Bedahan PBT 4.500, SHAT 3.000. 

2. Tim Dua (II), Ketua Tim dari BPN Tose.

Kecamatan Cipayung terdiri dari Kelurahan Ratu Jaya PBT 2.000, SHAT 4.000, Kecamatan Cinere terdiri dari Kelurahan Pangkalan Jati Baru PBT 500, SHAT 750, dan Kecamatan Tapos terdiri dari Kelurahan Jatijajar PBT 2.000, SHAT 2.000. 

3. Tim Tiga (III), Ketua Tim dari BPN Ahmad Ridwana.

Kecamatan Sawangan terdiri dari Kelurahan Sawangan Baru PBT 2.000, SHAT 2.000, Kelurahan Sawangan SHAT 3.445, Kecamatan Tapos terdiri dari Kelurahan Cilangkap PBT 1.500, SHAT 3.000. 

4. Tim Empat (IV), Ketua Tim dari BPN Luki.

Kecamatan Tapos terdiri dari Kelurahan Cimpaeun PBT 2.000, SHAT 2.000, Kelurahan Leuwinanggung PBT 3.400, SHAT 3.000. 

5. Tim Lima (V), Ketua Tim dari BPN Yeni Merliyani.

Kecamatan Cipayung terdiri dari Kelurahan Cipayung Jaya PBT 3.000, SHAT 3.000, Kecamatan Tapos terdiri dari Kelurahan Sukamaju Baru PBT 2.500, SHAT 2.500. 

6. Tim Enam (VI), Ketua Tim dari BPN Yudhi.

Kecamatan Sawangan terdiri dari Kelurahan Pengasinan PBT 4.500, SHAT 3.055, Kecamatan Bojongsari terdiri dari Kelurahan Bojongsari PBT 1.000, SHAT 1.000, Kelurahan Bojongsari Baru PBT 1.000, SHAT 1.000, Kelurahan Pondok Petir PBT 2.000, SHAT 2.500 dan Kelurahan Duren Seribu SHAT 100. 

Selain, dari BPN dan Kelurahan, panitia PTSL juga melibatkan LPM, RW dan RT setempat. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00