PB SEMMI: Jokowi Beda dengan Orba

KBRN, Jakarta : Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengeluarkan Surat Telegram (TR) kepada jajaran dibawahnya mengenai pedoman kepolisian agar tetap bertindak humanis, namun tegas dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.

"TR yang dikeluarkan oleh Kapolri menjadi bukti bahwa beliau komitmen menjalankan presisi dan menunjukan loyalitas tunggal kepada Presiden," ujar Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (17/9/2021).

Bintang menilai Kapolri telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Kepolisian yakni UU Nomor 2 Tahun 2002, bahwa kepolisian menjalankan perintah Presiden dengan cepat.

"Sejak Jenderal Listyo Sigit menjabat Kapolri, PB SEMMI melihat program Presisi beliau sangat mengedepankan prinsip-prinsip humanis, namun tegas dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian," katanya.

Tak hanya Kapolri, lanjut Bintang, kehadiran salah seorang warga penjual ayam ternak yang viral dengan membentangkan poster saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Blitar, Jawa Timur belum lama ini, di istana negara, membuktikan bahwa Jokowi tidak anti kritik.

"Adapun pesan yang saya tangkap dengan kehadiran pak Suroto (penjual ayam ternak di Blitar) ke Istana Negara menegaskan jika Presiden Jokowi hendak mendengarkan masukan rakyat secara lebih jelas dan gamblang," ucap Bintang.

Menurutnya, ada upaya sekelompok orang yang mencoba membuat isu jika Presiden Jokowi anti kritik dan aparat kepolisian bertindak represif.

"Padahal, dengan adanya TR dan diundangnya pak Suroto ke Istana Negara membuat isu tersebut tidak benar. Presiden Jokowi dan Kapolri beda dengan Orde Baru. Mereka berdua sangat demokratis," tegas Bintang.

Untuk itu, katanya, sudahi saja isu-isu negatif perihal Presiden Jokowi otoriter maupun aparat kepolisian yang bertindak represif. "Lebih baik masyarakat fokus untuk melawan Pandemi COVID-19. Kami meminta publik untuk bersatu melawan Pandemi COVID-19," tutup Bintang.

Untuk diketahui, Kapolri menerbitkan Surat Telegram (TR) sebagai pedoman cara bertindak jajaran di wilayah agar tetap humanis dan tidak reaktif, menyusul beberapa aksi masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasi saat kunjungan Presiden Jokowi.

Surat telegram Kapolri Nomor: STR/862/IX/PAM.3/2021 diterbitkan tanggal 15 September 2021, Rabu (15/9/2021) malam.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan, telegram Kapolri tersebut ditujukan kepada para kasatwil jajaran Polda seluruh Indonesia untuk memperhatikan pedoman yang telah diarahkan oleh Kapolri.

Beberapa kejadian yang dimaksudkan, yakni di Lampung, saat Presiden meresmikan Waduk Sekampung, Kabupaten Pringsewu, terdapat sekelompok orang bekas FPI alumni 212 Bandar Lampung yang akan pasang poster.

Kejadian berikutnya tanggal 7 September 2021 saat Presiden melaksanakan kunjungan di Kota Blitar, ada seorang peternak ayam yang menunjukkan poster ke arah Presiden yang sedang melintas.

Kemudian pada 13 September terjadi pada saat Presiden kunjungan kerja di Kompleks Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo terdapat 10 mahasiswa membawa spanduk dan poster.

Adapun, arahan Kapolri tersebut yakni bahwa setiap pengamanan kunjungan kerja agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00