Kado perpisahan Kasi Intel, Kejari Depok naikkan status Dugaan Korupsi Dinas Damkar ke Penyidikan

Kepala Kejari Kota Depok Sri Kuncoro (tengah), foto bersama usai pisah sambut Kasi Intel lama Herlangga Wisnu (kanan) kepada Kasi Intel baru Andi (kiri), di Aula Kejari Kota Depok, Jumat (17/9).

KBRN, Depok: Kasus dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan mark up pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok di Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, telah naik dari penyelidikan ke penyidikan karena ditemukan peristiwa pidana dalam kasus itu.

Ada dua kasus pada Dinas Damkar yang sudah naik ke penyidikan, yaitu pertama tetang pemotongan gaji dan kedua tentang pengadaan sepatu PDL 2018.

"Terkait kasus dugaan korupsi pada Dinas Damkar ada dua perkara yang sudah naik ke penyidikan yaitu tentang pemotongan gaji dan tentang pengadaan sepatu PDL 2018," kata Kepala Kejari Kota Depok Sri Kuncoro, kepada wartawan, usai pisah sambut Kasi Intel lama Herlangga Wisnu kepada Kasi Intel baru Andi, di Aula Kejari Kota Depok, Jumat (17/9/2021).

Ditanya apakah Kejari Kota Depok telah menetapkan tersangka atas kasus ini setelah naik ke penyidikan? Sri menyebutkan belum ada. Karena pihaknya masih mengumpulkan alat bukti dan barang bukti terkait kedua kasus tersebut.

"Tersangka belum ada. Kalau soal kemudian beberapa orang yang kita anggap potensial untuk dijadikan tersangkanya, iya," ucap Sri.

Setelah naik ke penyidikan, jaksa penyidik lanjut Sri akan langsung fokus kepada beberapa oknum potensial tersangka dalam kasus ini. Yaitu mengkumpulkan alat bukti dan barang buktinya.

"Memang belum ada tersangka tapi justru itulah ketika naik ke tingkat penyidikan, pada saat kita melakukan pemeriksaan, kita akan fokuskan kepada orang-orang yang punya potensi itu. Biasanya penetapan tersangkanya tidak akan lama dari itu," tegas Sri.

Kejari Kota Depok, sambung Sri, taat kepada KUHAP terkait penyelidikan dan penyidikan kasus Dinas Damkar ini. Jaksa penyidik kini tengah fokus mengumpulkan alat bukti seperti keterangan saksi, dokumen, surat dan keterangan ahli serta barang bukti untuk menetapkan tersangka.

"Kita kumpulkan dulu alat bukti dan barang bukti secara profesional dan proporsional sebelum menetapkan tersangka," tutur Sri.

Sebelumnya, Kejari Depok sudah beberapa kali melakukan ekspos ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk mempertebal keyakinan Kejari Depok terkait temuan dugaan adanya tindak pidana korupsi pada Dinas Damkar Depok yang sedang didalami.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan mark up pada Dinas Damkar Depok merupakan hasil pemeriksaan dan pengembangan dari Seksi Intel Kejari Depok.

Dibawah pimpinan Herlangga Wisnu, Seksi Intel menemukan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) pada kasus pengadaan sepatu PDL 2018, pemotongan insentif Covid-19 dan pemotongan gaji honorer pada Dinas Damkar. Sehingga kasus ini pada Mei 2021 dilimpahkan Seksi Intel kepada Seksi Pidsus Kejari Depok untuk ditindaklanjuti. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00