SDR: Ombudsman Keliru Telah Terima Laporan Eks Pegawai KPK Gagal TWK

KBRN, Jakarta : Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menyampaikan sejumlah pernyataan terkait laporan eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada Ombudsman RI (ORI).

Studi Demokrasi Rakyat juga menanggapi temuan yang disampaikan Ombudsman RI terkait hal tersebut. "Telah keliru menerima laporan wadah pegawai KPK dengan memeriksa KPK dan minta keterangan pelapor dan terlapor," ujar Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto, di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jum'at (30/7/2021).

Menurut Hari, tes TWK bukan satu satunya alat ukur alih status pegawai KPK menjadi ASN. "Masih ada tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)," katanya.

Dia mengatakan UU KPK 2019 merupakan perubahan atas UU KPK 2002 yang mengutamakan perubahan filosofi, visi, misi dan strategi KPK. Salah satu perubahan mendasar adalah terdapat asas melindungi HAM, disamping asas kepastian hukum dan lain-lain.

"Atas dasar perubahan asas tersebut KPK diberi wewenang untuk mengeluarkan SP3 terhadap tersangka (TSK) yang selama 2 tahun tidak diselesaikan penyidikannya. Tugas utama KPK adalah melaksanakan strategi pencegahan disamping penindakan," ucapnya.

Dia menilai perubahan UU KPK 2002 dengan UU KPK 2019 yang merupakan lex specialis systematic administratif mengakibatkan KPK memiliki wewenang khusus dan berbeda dengan ketentuan umum admin kepegawaian UU ASN dan UU Pelayanan Publik.

"Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN cukup merujuk pada PP peralihan status pegawai KPK tersebut dan Perkom no. 1 tahun 2021 dengan syarat dan tata cara berbeda dengan UU ORI Nomor 37 tahun 2008 dan UU No. 5 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik," ungkapnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kata Hari, ORI tidak memiliki alas hukum untuk menyatakan bahwa KPK telah melakukan maladministrasi.

"Karena UU KPK No. 19 Tahun 2019 merupakan lex specialis termasuk terhadap prosedur dan syarat untuk beralih status menjadi ASN KPK, maka tidak berlaku prosedur dan tata cara berdasarkan UU ASN yang berlaku umum untuk PNS dan ASN non lembaga penegak hukum," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00