SDR: Ombudsman RI Ditunggangi Pemufakatan Jahat

KBRN, Jakarta : Ombudsman RI belum lama ini menyampaikan analisa laporan pengaduan 75 mantan pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK). Ombudsman RI (ORI) menyatakan adanya temuan maladministrasi dalam proses TWK di KPK.

Perlu publik ketahui bahwa kalimat "maladministrasi" dijelaskan dalam UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI pasal 1 ayat 3, "Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut”.

“Termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan".

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai berdasarkan uraian dari pasal 1 UU ORI tersebut, pemberhentian 75 Eks pegawai KPK tidak masuk dalam kategori "Maladministrasi".

“Bahkan, tindak lanjut hasil Asesmen TWK dalam rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN pada 25 Mei 2021 itu ditandatangani oleh seluruh Pimpinan KPK, Menteri PanRB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, Ketua LAN serta Kepala KASN,” ujar Hari di Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Menurutnya, tindak lanjut hasil Asesmen TWK itu antara lain menyatakan terhadap 24 pegawai dilakukan pembinaan dan dapat diangkat sebagai ASN setelah mengikuti pelatihan serta tes.

“Dan 51 pegawai diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK sampai dengan 1 November 2021. Dengan 24 pegawai yang dapat dilakukan pembinaan setelah mengikuti pelatihan dan tes ini merupakan tindakan diskresi pimpinan KPK sesuai dengan UU No 30 tahun 2014,” kata Hari.

Selanjutnya : SDR

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00