FOKUS: #PPKM MIKRO

Pemerintah Diharapkan Membantu Memberantas Mafia Tanah

KBRN, Jakarta : Guru Besar IPB Prof Ing Mokoginta  berharap  Perintah  Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah. Pasalnya, sampai saat ini banyak laporan korban perampasan tanah seperti diabaikan,  termasuk laporan kasus perampasan tanahnya yang tak kunjung segera dituntaskan. 

Pernyataan tersebut disampaikan Prof Ing Mokoginta dalam surat terbuka ketiga yang dibacakan di rumah dinasnya di perumahan IPB, Bogor, Sabtu 24 Juli 2021. 

Prof ing mengaku kecewa dengan lambannya proses penyidikan oleh Polda Sulawesi Utara kasus pemalsuan sertifikat di atas tanah miliknya seluas 1,6 ha di Kotamobagu, Sulawesi Utara. 

Prof Ing menjelaskan, bukti-bukti tindak pidana perampasan tanahnya sangat kuat, diantaranya, Sertifikat aspal terbitan tahun 2009 di atas tanahnya sudah dibatalkan hingga inkrah di Mahkamah Agung. Namun hingga kini baru ada satu orang yang diperiksa dari 12 orang yang dilaporkan. Tapi upaya untuk menghambat penyidikan dilakukan pihak terlapor dengan cara menggugat lagi tanah kami. 

Prof Ing berencana membawa kasus ini ke Mabes Polri dalam waktu dekat ini Dia berharap, kasus ini dapat cepat selesai karena bisa langsung di awasi Kapolri. 

Sementara di tempat terpisah, Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo menjelaskan, apa yang dialami Prof Mokohginta memang banyak yang dialami  para korban perampasan tanah lainnya. 

Menurut Budi, laporan kasus perampasan tanahnya di Cengkareng juga sempat mandeg saat ditangani di Polda Metro Jaya. Sehingga dia melimpahkan kasus tersebut ke Mabes Polri. 

Karena itu, Budi meminta, para korban perampasan tanah harus menyiapkan data kepemilikan secara lengkap agar siap beradu data secara  dengan mafia perampas tanah. Budi menegaskan, perampasan tanah bukan perkara perdata tetapi pidana. 

“Jadi korban perampasan  tanah harus siap adu data dengan mafia perampas tanah yang sudah dilaporka tindak pidananya kepada polisi,” ujarnya saat zooming FKMTI dengan warga Muara Enim, Senin (27/6/2021). 

Sedangkan Ketua Relawan Wira Lentera Jiwa (WLJ) Janes Yoshua  berharap Kapolri  yang baru bisa mewujudkan perintah presiden untuk memberantas beking mafia tanah, agar korban segera mendapatkan hak tanah mereka. 

“Saya yakin di bawah Kapolri yang baru, Pak sigit, memberantasan beking maia tanah bisa terlaksana.” tutupnya

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00