FOKUS: #PENANGANAN TEROR KKB

RAN PE Komitmen Negara Cegah Ekstremisme di Masyarakat

KBRN, Jakarta  : Badan Nasional Penanggulngan Terorisme (BNPT) pekan lalu secara resmi telah meluncurkan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Perpres RAN-PE) yang mengarah kepada aksi terorisme. Peluncuran pelaksanan Perpres dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin.

Dengan peluncuran Pelaksanaan Perpres RAN-PE tersebut diharapkan pelaksanaan penaggulangan terhadap ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi terorisme ini dapat dilaksanakan lebih baik dan menyeluruh oleh seluruh komponen yang terlibat. 

Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi, M.Si, mengatakan bahwa kehadiran pelaksanaan Perpres RAN PE secara resmi ini merupakan bentuk representasi dari komitmen pimpinan negara dalam hal penanggulangan esktrimisme kekerasan.

“Hal ini menandai bahwa seluruh komponen pemerintahan baik yang ada di Kementerian dan Lemabaga (K/L) terlibat secara kolaboratif untuk menyukseskan pelaksanaan implementasi dari adanya RAN-PE ini,” ujar Mujtaba Hamdi di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Hamdi menyebut bahwa RAN PE ini bukan hanya milik BNPT saja, akan tetapi ownership atau kepemilikannya adalah seluruh kementerian dan lembaga yang ada di dalam RAN PE tersebut. Ia menyampaikan bahwa posisi BNPT dalam hal ini adalah untuk mengkoordinasi dan memimpin pelaksanaan terkait dengan rencana aksi itu.

Lebih lanjut, Mujtaba menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah harus juga tampil sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan RAN PE ini di daerahnya, termasuk juga masyarakat sipil juga memiliki peran kunci disana.

”Karena dalam melaksanakan RAN-PE ini juga menerapkan konsep atau prinsip whole society approach atau pendekatan menyuluruh yang melibatkan semua komponen masyarakat bukan hanya komponen pemerintah, tetapi keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan,” tegasnya.

Menurutnya, pencegahan ekstremisme kekerasan ini tidak mungkin bisa berjalan sukses tanpa keterlibatan masyarakat sipil secara substansial. Pasalnya pemerintah memiliki keterbatasan jangkauan. 

”Meluruskan adanya isu-isu negatif yang berkembang terkait keberadaan RAN PE ini adalah tugas daripada tim pelaksanaan RAN PE. Artinya dibutuhkan edukasi publik, sosialisasi yang terencana dan dengan acuan yang jelas,” tutur peraih Pasca Sarjana Antropologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (Fisip UI) ini.

Mantan mantan Direktur Eksekutif MediaLink ini menyebut bahwa kemarin dalam acara peluncuran RAN PE tersebut, BNPT bersama komponen masyarakat sipil dan komponen yang lain juga sudah membuat panduan atau buku tanya jawab terkait apa itu RAN PE dengan bahasa-bahasa yang sederhana.

“Tujuan RAN PE ini adalah pencegahan menyeluruh, tidak hanya kepada ekstremisme kekerasan tetapi juga kepada tindakan-tindakan yang mendorong kepada hal tersebut seperti misalnya ujaran kebencian atau ideologi ekstremisme kekerasan,” tandas Mujtaba.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00