SDR Laporkan ICW ke Kejagung Soal Dana Asing

KBRN, Jakarta : Studi Demokrasi Rakyat (SDR) mendatangi Kejaksaan Agung RI, guna melakukan pelaporan terkait dana hibah asing yang disinyalir diterima oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Sebagai LSM, ICW diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 40 ayat 1 dan 3, dimana selama ini ICW dikatakan tidak terbuka kepada publik terkait dana-dana hibah yang diterima, melainkan hanya sekedar mencantumkan di websitenya.

“Hari ini kami melaporkan dana hibah asing yang diterima oleh ICW, yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 terutama di Pasal 40 ayat 1 dan ayat 3,” ujar Direktur Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, di gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (22/6/2021).

“Bahwa selama ini ICW tidak pernah melaporkan dana-dana hibah yang diterima kepada publik, melainkan hanya dilampirkan saja di laman websitenya,” kata Hari.

Dalam pelaporan ini, lanjut Hari, pihaknya menyertakan lampiran data-data dana asing yang mengalir kepada ICW dan belum pernah diklarifikasi kepada publik, termasuk aliran dana KPK yang diberikan kepada ICW beberapa tahun ke belakang.

“Dan ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada ICW dari KPK di era Abraham Samad, Bambang Widjojanto maupun Novel Baswedan,” ucap Hari.

Hari berharap Kejaksaan Agung RI segera melakukan pemanggilan terhadap pihak ICW agar dapat mengklarifikasi dana-dana asing yang disinyalir telah digunakan dalam berbagai kegiatan.

Hari menilai bahwa bukan tidak mungkin dana-dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan yang berpotensi mengganggu stabilitas negara, seperti bocornya informasi negara ke dunia Internasional.

“Saya berharap Kejaksaan Agung, terutama pak ST Burhanudin juga bisa memanggil ICW untuk mengklarifikasi terkait dana-dana asing yang selama ini digunakan, untuk kepentingan apa, kegiatan apa. Jangan sampai informasi negara kita dijual ke luar negeri oleh LSM yang bernama ICW,” paparnya.

Dalam laporannya, SDR mencantumkan beberapa bukti, salah satunya hasil Rapat Dengar Pendapat antara Pansus Angket KPK dengan Pakar Hukum Pidana, Prof Romli Atmasasmita pada 2017 silam, dimana pada saat itu terungkap adanya dana hibah yang masuk ke ICW senilai Rp 96 miliar dari 56 donor asing.

SDR juga mempertanyakan sifat kritis ICW terhadap pemerintah selama ini, apakah ICW telah menjalankan syarat administrasi sebagai NGO penerima dana hibah? termasuk mendaftar ke kesbang linmas Kemendagri? “Sesuai UU Ormas dan UU Hibah serta Permendagri, ICW tidak dapat menunjukkan bukti-bukti administratif yang sahih,” tuturnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengklarifikasi tuduhan tak bisa mempertanggungjawabkan dana United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC. ICW menyebut tuduhan terhadap organisasinya tersebut informasi bohong atau hoax.

“Akhir-akhir ini beredar kembali informasi hoax yang menuduh bahwa ICW tidak dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp 96 miliar dari UNODC yang mengalir lewat KPK selama periode kepemimpinan Abraham Samad cs,” ungkap Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam keterangannya, Senin (21/6/2021).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00