Kadis Damkar kembali dipanggil Kejaksaan, Rp140 juta aliran dana insentif Covid-19 dipertanyakan

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok Raden Gandara Budiana mendatangi Kantor Kejari Depok, Senin (21/6).

KBRN, Depok: Tim Jaksa penyelidik Seksi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, kembali memanggil Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota DepoK Raden Gandara Budiana (RGB), Senin (21/6/2021).

Bersama RGB ada dua orang lainnya yang turut dipanggil Kejari Depok yaitu Bambang Kurniawan dan Nadelia.

Bambang Kurniawan dan Nadelia adalah pejabat pada Bidang Penanggulangan Bencana (PB) pada DPKP Kota Depok.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto mengatakan, pemanggilan kembali terhadap RGB, Bambang dan Nadelia oleh jaksa penyelidik Seksi Pidsus. Adalah untuk permintaan keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan sepatu PDL tahun 2017-2019 dan terkait pemotongan uang insentif Covid-19 penyemprotan disinfektan dan war war tahun 2020.

"Ketiganya dipanggil untuk dimintai keterangan seputar kasus yang sedang didalami oleh Seksi Pidsus atas laporan yang dilaporkan masyarakat," ucap Herlangga kepada wartawan di kantornya.

Untuk RGB, kata Herlangga, permintaan keterangan hari ini adalah pemanggilan ketiga kalinya dan permintaan keterangan dilakukan di ruang pemeriksaan Seksi Pidsus Kejari Depok.

Namun, untuk atas nama Bambang Kurniawan dan Nadelia akan dilakukan penjadwalan pemanggilan ulang. Lantaran mereka saat hadir hari ini, mengaku belum siap untuk memberikan keterangan.

"Bambang dan Nadelia harus melengkapi beberapa data untuk merinci keterangannya. Jadi meskipun mereka tadi hadir belum jadi diperiksa karena belum siap datanya. Nanti kita panggil lagi," katanya.

Seperti diketahui, Bidang PB DPKP Kota Depok menggelontorkan anggaran Rp300 juta untuk uang insentif Covid-19 penyemprotan disinfektan tahun 2020. Masing-masing tenaga honorer dianggarkan Rp101 ribu per hari setiap kali kegiatan melakukan penyemprotan.

Namun, saat pencairan terjadi pemotongan uang insentif Covid-19 mencapai 50 persen per anggota oleh Bidang PB dengan alasan yang diduga mengada-ada. Pasalnya, Sandi Butar Butar tenaga honorer Dinas Damkar dan kawan-kawan disuruh tandatangan honor Rp1.7 juta, tetapi hanya menerima Rp850 ribu.

Pemotongan ini sontak, menyulut aksi protes Sandi dan kawan-kawan berujung viral di media sosial.

Dihadapkan dengan situasi ini, Bidang PB menuding Komandan Regu (Danru) lah yang melakukan pemotongan uang insentif Covid-19 penyemprotan disinfektan, bukan di Bidang PB.

"Bidang PB tidak melakukan pemotongan, kami kasih nya gelondongan ke Danru. Kalau ada pemotongan bukan di kami," ujar Kabid PB Denny Romulo di Polres Depok beberapa waktu yang lalu.

Baca Juga: Danru Damkar Depok Bantah Potong Insentif Covid-19

Hal lainnya yang menjadi pertanyaan para tenaga honorer Dinas Damkar adalah perhitungan hari tugas penyemprotan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Dan berbeda dengan tenaga honorer Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang sudah menerima uang insentif Covid-19 sebanyak tiga kali selama 2020.

Namun Sandi dan kawan-kawan baru menerima satu kali uang insentif selama tahun 2020.

Informasi yang berhasil dihimpun RRI, dari tiga Pos Damkar dan lima kantor UPT Damkar jika masing-masing rata-rata menerima uang insentif Covid-19 Rp20 juta, maka anggaran insentif yang terserap Rp160 juta. Lalu kemana sisa anggaran uang insentif sebesar Rp140 juta lagi?. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00