FOKUS: #VAKSIN COVID-19

Razman: Kasus Korupsi Damkar Diduga Melibatkan Wali Kota Depok

Pengacara Sandi, Razman Arif Nasution RAN Law Firm

KBRN, Jakarta: Kuasa Hukum Sandi Butar Butar, Razman Arif Nasution mengatakan, kliennya selama tahun 2020 hingga saat ini baru menerima satu kali uang insentif penyemprotan disinfektan Covid-19. Padahal informasi yang diterima pihaknya dari Dinas Damkar lainnya, mereka sudah menerima tiga kali uang insentif Covid-19.

"Anggaran sudah berjalan setahun lebih tapi Sandi dan kawan-kawan baru terima satu kali uang insentif Covid-19. Bisa ngga dibayangkan ini," kata Razman kepada wartawan di kantornya RAN Law Firm, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/4/2021).

Bukan hanya itu, kata Razman, didalam anggaran insentif itu tertulis, Sandi menerima Rp1.7 juta. Tetapi yang terima hanya Rp850 ribu.

"Sandi tandatangan uang insentif Rp1.7 juta, tapi dia terima hanya Rp850 ribu," katanya.

Baca Juga: Polisi Kembali Periksa Pejabat Damkar Depok, Danru Diduga Potong Insentif

Oleh sebab itu, lanjut Razman, terkait mark up, pemotongan, pengadaan dan lain-lain di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok. Pihaknya, hari ini tidak memenuhi undangan dari Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri, karena itu adalah fungsi pengawasan internal, sementara masalah ini susah masuk ke ranah hukum.

"Saudara Sandi sudah melaporkan dugaan penggelapan atau penyalahgunaan dalam jabatan, pemotongan dana anggaran honor insentif itu ke Polres Metro Depok. Dan kemudian Ferry terkait dengan pengadaan sepatu PDL itu sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota Depok," kata Razman.

Kedua-dua kasus ini ujar Razman sudah bergulir, tetapi tiba-tiba masuk undanga dari Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri untuk memanggil yang bersangkutan, ucap Rasman.

"Maka kalau Inspektur Jendral mau memangil Sandi tanpa pendampingian pengacara, Sandi dalam kapasitas apa? karena dia (Sandi) tidak ngerti hukum, dalam posisi apa dia dipanggil? Kalau untuk memberi keterangan dan mendapat keterangan yang resmi disana untuk mereka, bantu saja pihak kepolisian, bantu saja pihak kejaksaan dan lakukan pengusutan," jelasnya.

Berikutnya, Sandi dan kawan-kawan sesama tenaga honorer lanjut Razman, banyak mendapatkan tekanan-tekanan.

"Rekaman-rekaman telah dibuka tadi, dan itu kita duga suruhan dari Kepala Dinas Damkar Depok. Tapi yang paling penting adalah dalam kasus ini kami minta agar Kejari Depok dibawah pengawasan Kejaksaan Agung, Kapolres Metro Depok dibawah pengawasan Kapolda Metro Jaya dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini. Karena dari rangkaian cerita saudara Sandi kepada kami, kami menduga ini melibatkan orang tertinggi di Kota Depok," ungkapnya.

Baca Juga: Danru Damkar Depok Bantah Potong Insentif Covid-19

Lebih lanjut menurut Razman, kalau ini terjadi, maka pihaknya berharap pimpinan tertinggi yang dimaksud dalam rangka "presumption of innocence", periksa Wali Kota Depok.

"Dulu Damkar ini pernah bermasalah secara nasional, saya masih ingat, dulu mobilnya yang bermasalah. Dan kalau terjadi di Kota Depok bisa terjadi di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, maka kami berharap ini pintu masuk bagi Jaksa bagi Polisi bagi KPK untuk mengusut kasus-kasus yang terjadi di penggunaan dana Covid-19 terutama di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia," beber Razman.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok Gandara Budiana membuat surat klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sepatu Damkar Depok.

Klarifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan PDL dan pemotongan insentif di lingkungan Damkar Depok yang telah disampaikan oleh saudara Sandi kepada media, kami tetap akan kooperatif mengikuti mekanisme yang berlaku. Hingga saat ini setelah tiga hari berturut-turut pejabat kami datang ke Polres Kota Depok untuk dimintai keterangan untuk kasus-kasus tersebut.

2. Kami juga tetap siap bersikap kooperatif terhadap Inspektorat maupun APH, pada upaya menindaklanjuti kejelasan dari kasus ini.

• Perihal sepatu perlu dibedakan ada sepatu PDL, ada sepatu yang dipakai untuk keseharian dan pelaksanaan Apel maupun upacara dan kegiatan lapangan lainnya, Dan ada APD dan Sepatu untuk kelengkapan dalam pemadaman di lapangan yaitu: mulai Pelindung Kepala, Baju tahan Panas dan Sepatu khusus Pemadaman Kebakaran atau Sepatu Harviks.

• Terkait tentang iuran BPJS, adalah pembayarannya dilakukan secara Kolektif baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenaga kerjaan.

• Terkait Penerimaan Honor sesuai dengan Tanda bukti yang ada di kami adalah sebesar

Rp1,7 juta rupiah yang sudah Kami serahkan ke Komandan regu yang bersangkutan,

untuk kegiatan selama 3 bulan sesuai dengan tanda terima.

3. Hingga hari ini tidak ada Pemecatan atau permintaan mundur apapun yang dikeluarkan

terhadap Saudara Sandi sehubungan dengan upayanya membawa kasus ini menjadi perhatian publik.

4. Proses Klarifikasi sedang dilakukan oleh Pihak Internal, maupun dari Aparat Penegak Hukum dan kami akan mengikuti sesuai aturan yang berlaku. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00